Korupsi selalu merupakan kejahatan terhadap rakyat. Namun ketika dugaan korupsi terjadi pada lembaga yang mengelola program pemenuhan gizi masyarakat dan anak-anak Indonesia, maka dampaknya jauh lebih kejam. Ia bukan sekadar merampok uang negara, tetapi merampas hak generasi masa depan. Dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipandang sebagai alarm besar bagi bangsa ini.
Program MBG dibangun dengan anggaran raksasa. Pada 2026, anggarannya mencapai sekitar Rp286 triliun, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Dana sebesar itu seharusnya diterjemahkan menjadi makanan bergizi, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Namun apabila benar sebagian dana tersebut justru menjadi bancakan oknum pejabat dan jaringan kepentingan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap dugaan modus berupa pengaturan yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan pejabat BGN, dugaan jual beli titik SPPG, konflik kepentingan, hingga pengadaan barang-barang yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program seperti motor listrik, tablet, televisi, dan barang lainnya. Selain itu, terdapat dugaan praktik mark-up dan intervensi dalam proses pengadaan. Semua dugaan tersebut masih dalam proses hukum dan wajib dibuktikan di pengadilan. Namun skala kasus yang diungkap menunjukkan bahwa persoalannya diduga bukan tindakan individu semata, melainkan indikasi jaringan yang bekerja secara sistematis.
Karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pejabat puncak. Jika terdapat pihak pengelola SPPG, yayasan, broker, perantara, maupun pihak swasta yang terbukti ikut membeli akses, memperjualbelikan titik layanan, atau menikmati hasil korupsi, maka mereka juga harus diproses secara setara di hadapan hukum. Korupsi adalah kejahatan berjamaah; tidak mungkin berlangsung tanpa ekosistem yang menopangnya.
Publik juga patut waspada terhadap fenomena yang sering disebut masyarakat sebagai “kasus masuk angin”. Berkali-kali bangsa ini menyaksikan perkara besar yang awalnya menggelegar, tetapi kemudian meredup ketika mulai menyentuh tokoh berpengaruh atau jaringan kekuasaan tertentu. Oleh sebab itu, transparansi penyidikan, keterbukaan informasi, pengawasan media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan partisipasi publik menjadi sangat penting agar proses hukum tetap berjalan di rel yang benar.
Di sinilah kekuatan masyarakat menjadi faktor penentu. Tanpa tekanan publik yang konsisten, kasus-kasus besar berpotensi kehilangan momentum. Rakyat harus terus mengawal proses hukum, bukan untuk menghakimi sebelum putusan pengadilan, melainkan untuk memastikan seluruh pihak yang terbukti bersalah dimintai pertanggungjawaban secara adil dan tuntas.
Mengenai hukuman, sebagian masyarakat mengusulkan penerapan hukuman mati bagi koruptor karena korupsi dipandang telah menghancurkan masa depan bangsa. Terlepas dari perdebatan mengenai efektivitas dan aspek hak asasi manusia, satu hal yang pasti: sanksi terhadap koruptor harus memberikan efek jera yang nyata. Perampasan aset, pemiskinan koruptor, pencabutan hak politik, dan hukuman penjara maksimal harus diterapkan secara tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kasus BGN harus menjadi titik balik. Jika program yang dirancang untuk memberi makan anak-anak bangsa saja masih dapat dijadikan ladang korupsi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan masa depan Indonesia itu sendiri. Dan terhadap kejahatan seperti itu, bangsa ini tidak boleh lagi bersikap lunak.
Jakarta , 10 /6/2026
dr. Tedy Hartono , SH ,MCS
