KAIWATU, peloporwiratama.co.id – Reses Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Korneles Tuamain, S.Sos., M.A.P., di Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa, mengungkap sejumlah persoalan yang mencerminkan ketimpangan antara potensi strategis dan perhatian pemerintah. Dalam percakapan via telepon WhatsApp, Sabtu (3/5). Tuamain menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi menutup mata terhadap minimnya fasilitas dasar di desa yang memiliki pelabuhan vital tersebut.
“Pelabuhan Kaiwatu bukan hanya milik masyarakat setempat. Ini aset strategis bagi konektivitas antarpulau dan aktivitas ekonomi Maluku Barat Daya secara menyeluruh. Tapi infrastruktur pendukungnya sangat memprihatinkan,” ujar Tuamain kepada Pelopor.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disoroti adalah ketiadaan mesin ATM, baik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Maluku. Absennya layanan perbankan ini menjadi kendala utama bagi warga, terutama bagi mereka yang baru tiba melalui jalur laut dan membutuhkan akses keuangan segera.
“Warga dan penumpang kapal yang singgah harus menempuh jarak jauh hanya untuk menarik uang tunai. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi kegagalan melihat kebutuhan dasar masyarakat di kawasan ekonomi pelabuhan,” tegasnya.
“Bayangkan, setiap kali masyarakat membutuhkan uang tunai, mereka harus ke Tiakur atau tempat lain yang jauh. Padahal Kaiwatu ini sudah punya pelabuhan strategis yang ramai dikunjungi,” jelasnya.
Tuamain menyebut, situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum diposisikan sebagai alat pemenuhan hak warga, melainkan sekadar formalitas proyek tanpa keberpihakan. Ia menilai pemerintah daerah dan pihak perbankan harus segera duduk bersama untuk merumuskan solusi konkret.
Tak hanya soal akses keuangan, masalah klasik seperti air bersih juga menjadi sorotan. Ia menyatakan proyek sumur bor dari Kementerian Pertahanan yang dibangun di desa itu gagal menjawab kebutuhan dasar warga.
“Sudah ada proyek sumur bor dari pemerintah pusat, tapi realisasinya nihil. Airnya tidak bisa dimanfaatkan warga. Lalu untuk siapa proyek ini dibangun?” sindir Tuamain dengan nada kritis.
Menurutnya, proyek-proyek seperti ini hanya akan menjadi pajangan statistik jika tak dikawal dari sisi manfaat. “Pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat hanyalah pemborosan anggaran. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap program lintas kementerian yang masuk ke daerah,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi I, Tuamain memastikan bahwa temuan-temuan dalam reses ini akan dibawa ke dalam forum resmi DPRD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi konkret. Ia juga mendesak agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menerima dan mengawasi program dari pusat agar tidak berujung pada proyek gagal manfaat.
“Kaiwatu seharusnya menjadi contoh bagaimana desa dengan pelabuhan strategis mendapat perhatian serius. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini ironi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Desa Kaiwatu, lanjut Tuamain dengan letaknya yang strategis di jalur pelayaran lokal, menyimpan potensi besar sebagai simpul pertumbuhan wilayah. Namun tanpa infrastruktur dasar seperti layanan keuangan dan air bersih yang memadai, potensi itu akan terus terkubur dalam ketidakacuhan birokrasi,”tutup Tuamain.
(PW.19)
