TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati MBD, Rabu (9/4). Mereka menuntut perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di RSUD Tiakur yang dinilai sangat memprihatinkan.
Massa aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Enos Wariunsora dan Elia Sibkely membacakan delapan tuntutan, di antaranya mendesak Bupati MBD untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan dan memberhentikan Direktur RSUD Tiakur.
“Kami menuntut perbaikan manajemen RSUD Tiakur dengan mengevaluasi secara komprehensif sistem yang ada saat ini,” tegasnya di hadapan massa aksi dan jajaran pemerintah daerah.
Tuntutan lain yang disampaikan meliputi perbaikan dan pengadaan fasilitas peralatan medis, alat kesehatan, serta obat-obatan yang memadai; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembekalan dan pelatihan bagi seluruh tenaga kesehatan; kenaikan insentif dokter; pengusutan obat kadaluarsa; audit pengelolaan anggaran kesehatan secara menyeluruh dan transparan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia mengajak para demonstran untuk melakukan dialog di ruang rapat Pemkab MBD.
“Kami mengapresiasi tuntutan saudara-saudara, namun sebagai anak-anak adat, kami minta kiranya dapat menyampaikan aspirasi pada tempatnya, sebaiknya melalui audensi di ruangan rapat,” ujar Kilikily saat menemui para pendemo.
Ajakan dialog tersebut disetujui oleh para demonstran. Dalam pertemuan yang digelar kemudian, tuntutan yang dibacakan DPC GMNI diterima langsung oleh Wakil Bupati didampingi Pj. Sekretaris Daerah Drs. Daud Remialy, Kapolres MBD AKBP Budhi Suryawardana, S.I.K, dr. Piere I. Joltuwu, Sp.OG, dan dr. Regina Tiwery.
Ketika dikonfirmasi usai pertemuan, Ketua DPC GMNI MBD Ridolof Loimalitna menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan hingga ada perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan di RSUD Tiakur.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Persoalan pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat MBD. Jika dalam waktu dua minggu tidak ada tindak lanjut yang konkret, kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar,” kata Ketua DPC GMNI MBD
Sementara itu, Korlap aksi, Elia Sibkely menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang semakin memburuk.
“Banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan di RSUD Tiakur, sampai ke setiap puskesmas pustu di MBD Mulai dari ketersediaan obat-obatan yang minim, alat kesehatan yang tidak memadai, hingga pelayanan yang tidak maksimal. Semua ini membutuhkan evaluasi komprehensif dan tindakan tegas dari pemerintah daerah,” tegas Sibkely.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati MBD terkait tuntutan pencopotan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Tiakur. (PW.19)
