Aliansi Kepala Suku Lintas Papua : Papua Barat Daya Dimekarkan Atau Kami Merdeka !

Yosafat Kambu : 13 Tahun Kami Berjuang, Namun Provinsi Papua Barat Daya Belum Jelas

Kota Sorong (23/9) PW: Ratusan masyarakat melakukan demo damai dengan mendatangi kantor Wali Kota Sorong. Kedatangan ratusan masyarakat yang dipimpin Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama Kepala-kepala Suku Lintas Papua yang mewakili masyarakat di wilayah calon Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi. Dengan berpakaian adat daerah dan diiringi musik suling tambur, mereka datang menemui Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau MM.

Maksud kedatangan ratusan masyarakat ini, menurut Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Yosafat Kambu bahwa ingin menanyakan komitmen pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi tentang kejelasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. Dalam orasinya Yosafat Kambu juga mempertanyakan kenapa Provinsi Papua ada 3 DOB baru, sedangkan di Provinsi Papua Barat yang hanya meminta 1 DOB sampai saat belum jelas. Padahal menurutnya semua syarat sudah dipenuhi.

Walaupun ditengah pandemi Covid-19, dimana peningkatan positif terus meningkat serta di Kota Sorong ada pada masa sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan, namun tak menyurutkan semangat mereka dalam menyampaikan aspirasi. Ketua Presidium ini mendesak Wali Kota Sorong untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. “Wali Kota segera sampaikan aspirasi kami dalam waktu 1×24 jam kepada orang nomor satu di negeri ini. Tanyakan apakah akan ada pemekaran atau merdeka!”, Teriak Yosafat.

Namun demikian dalam aspirasi yang disampaikan bersama Kepala-kepala Suku Lintas Papua disampaikan bahwa mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dengan strategi dan kebijakan perubahan pembangunan Nasional, Nawacita untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian masyarakat ingin pemerintah pusat segera menyikapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang sudah diperjuangkan selama 13 tahun.

Yosafat mengatakan apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan, maka Kami akan bersikap tegas menanggapi hal ini dan akan melakukan perlawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah menghianati kesetiaan kami terhadap Pancasila dan UUD 1945. Apabila tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu kepemimpinan pemerintah Presiden Jokowi dalam satu tahun berjalan, maka kami akan melakukan konsolidasi politik berdasarkan satu kesatuan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial antropologi orang asli Papua dalam bentuk menuntut pergerakan aksi demo yang lebih besar dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Papua Barat, Calon wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya aspirasi tertulis diserahkan kepada Wali Kota Sorong yang juga Ketua Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Menerima aspirasi tersebut, Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa besok akan langsung menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dan pada hari Selasa akan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Pak Tiro Karnavian. “Presiden Jokowi adalah orang tua kita. Bapak Presiden dia sebagai orang tua yang pintar dan bijak, kalau bisa Papua Barat juga harus dapat satu DOB”, ujar Wali Kota. Penyampaian aspirasi ini berjalan tertib dan aman. //Jacob Sumampouw

Total Views: 990 ,

Related posts