TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Rabu (30/4). Pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Bupati ini membahas sejumlah persoalan pembangunan di kabupaten perbatasan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku beserta anggota Yan Z. Noach dan Julius Rotasouw. Pihak Pemkab MBD diwakili tujuh dinas, yakni Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan PTSP, Pariwisata, serta Perindag Koperasi dan UMKM.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy dalam sambutannya menekankan pentingnya pertemuan tersebut. “Kami sangat berharap ada sentuhan langsung Pemprov Maluku bagi masyarakat MBD, karena walaupun berbatasan langsung dengan Timor Leste tapi sudah menjadi komitmen kami bahwa NKRI harga mati,” tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesenjangan alokasi anggaran provinsi. “MBD ini adalah daerah 3T yang harus mendapat perhatian khusus namun, kami sangat prihatin karena dari triliunan rupiah dana Pemprov Maluku, sangat sedikit yang dialokasikan ke MBD,” ujarnya.
Tethool menambahkan, “Kalaupun ada [dana], itu hanya lebih terfokus ke bidang pendidikan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten/kota lain, terutama di Kota Ambon dan Buru.”
Dalam pertemuan tersebut teridentifikasi sejumlah persoalan prioritas yang perlu mendapat perhatian Pemprov Maluku. Di antaranya ketersediaan tenaga pendidik, pembangunan fisik sekolah, penyediaan makanan bergizi gratis yang baru mencakup 3.500 siswa dari total 25.000 siswa se-Kabupaten MBD, serta pelatihan dan pembangunan balai latihan kerja.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti persiapan pembentukan koperasi merah putih, penyediaan tenaga dokter spesialis dan sarana prasarana rumah sakit, bangunan rumah singgah pariwisata dan pelatihan tenaga terampil diving, bantuan sarana disabilitas, serta pendampingan peningkatan status 14 desa persiapan ke desa definitif.
“Kami juga menyoroti soal kesehatan hingga pembangunan desa dan yang meminta untuk membahas persoalan yang selama ini ada sehingga bisa diatasi dan diselesaikan, untuk program kegiatan di 2026 nanti,” ungkap Tethool.
Ia berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai persoalan masyarakat lainnya di MBD. “Kami berharap, doa dan dukungan masyarakat MBD agar perjuangan yang kami emban dapat terwujud ke depan,” harapnya.
Rapat koordinasi ini lanjut Tethool merupakan bagian dari upaya Komisi IV DPRD Provinsi Maluku untuk menyerap aspirasi daerah perbatasan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dalam pembagian alokasi anggaran provinsi,”pungkasnya. (Tim-19)
