TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa (11/3). Pembahasan difokuskan pada kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Ketua Komisi I DPRD, Korneles Tuamain, menekankan pentingnya peran negara dalam penanggulangan bencana. “Negara harus hadir dalam kondisi seperti ini. Bencana tidak pernah bisa kita duga kapan terjadi. Ini sangat penting dan vital terkait dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tuamain mendesak adanya perubahan manajemen di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran agar masyarakat mendapatkan manfaat maksimal. “Karena kita bicara bencana, kita bicara soal kemanusiaan. Bagi saya, untuk bencana tidak ada tawar-menawar. Saat rakyat membutuhkan bantuan, negara harus hadir,” ujarnya.
Menanggapi laporan BPBD, Tuamain mengkritisi lambatnya penyaluran bantuan kepada korban bencana. “Jangan terlalu lama memberikan bantuan. Kalau terlambat, masyarakat yang sedang menunggu bantuan dari pemerintah akhirnya membangun sendiri, sehingga ketika bantuan datang, mereka tidak lagi membutuhkan. Ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait pemisahan Damkar dari Satpol PP, Tuamain menyatakan akan memanggil Bagian Organisasi setelah kembali dari Bimbingan Teknis di Bandung.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Richy H. Petrusz, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memperbaiki mobil pemadam kebakaran yang menjadi kendala operasional. Dia mengungkapkan bahwa usulan pemisahan Damkar dari Satpol PP sudah diajukan sejak tahun lalu namun belum ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi.
“Kami menghadapi keterbatasan SDM. Pegawai yang bertugas di kantor PPPK berjumlah 18 orang, dengan hanya 4 orang berstatus PNS. Kalau dibagi per pos saat piket di kantor, hanya berjumlah 6 orang,” jelas Petrusz. Dia menambahkan bahwa awalnya dibantu dengan pegawai honor, namun karena tahun ini tidak ada honorer lagi, mereka harus membagi personil Damkar untuk diperbantukan saat piket di setiap pos, termasuk kediaman dan rumah dinas pejabat.
Petrusz berharap pemisahan Pemadam Kebakaran dari Satpol PP dapat terwujud tahun ini atau tahun berikutnya, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diserap dengan baik. Dia juga meminta dukungan DPRD dalam peningkatan sarana dan prasarana, termasuk penambahan kendaraan operasional, peralatan teknis, dan perlengkapan personil.
Sementara itu, Kepala BPBD James Likko menjelaskan kendala dalam penanganan bencana kebakaran. “Kami sudah melaporkan kejadian kepada Bupati dan sedang menunggu arahan. Kami terkendala karena tidak ada anggaran siap pakai di BPBD, sehingga saat bencana terjadi, kami belum bisa memberikan bantuan langsung,” ungkapnya. (PW.19)
