TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat dinas terkait, Rabu (14/2). Pertemuan yang berlangsung di Ruangan Komisi II DPRD tersebut melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Sosial.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MBD, Remon Amtu, menyoroti potensi pariwisata di kabupaten yang masih belum dikelola secara optimal. “Kita punya potensi terkait pariwisata di MBD ini cukup banyak namun masih seperti tersembunyi,” ujarnya.
Amtu mempertanyakan pengelolaan tempat wisata yang pernah mendapat penghargaan seperti Pantai Syota, Welora, dan Ilmararang. “Seperti sang juara yang tertidur, tidak dikelola dengan baik. Desa-desa ini sudah punya nama sampai ke tingkat Nasional, tapi bagaimana dinas teknis memiliki ide yang diformulasikan sehingga wisata ini memberikan dampak PAD bagi daerah?” tanyanya.
Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menghadapi kebijakan Presiden Prabowo terkait pemangkasan anggaran 50 persen. “Maksud kami, kita harus sama-sama serius ke depan bagaimana mendorong dengan cara apapun dan tentu dengan fungsi dan kewenangan kita terkait dengan soal anggaran,” tegasnya.
Anggaran Terpotong
Korneles Kyartutu, Kepala Dinas Pariwisata MBD, menjelaskan bahwa anggaran dinasnya tahun 2024 sebesar Rp3,7 miliar dengan realisasi Rp3,76 miliar. Untuk tahun 2025, pagu anggaran semula ditetapkan Rp4,36 miliar, namun mengalami rasionalisasi 50 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2025, sehingga berkurang Rp377,8 juta.
Sementara itu, Dalma Eoh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaporkan capaian kinerja tahun 2024 dari sisi penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dari target PAD Rp158,5 juta, realisasinya mencapai Rp85,3 juta atau 57,45 persen. “Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan mampu kami selesaikan di tahun 2024,” katanya.
Eoh menambahkan, pagu anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp6,1 miliar, namun mengalami rasionalisasi pemotongan perjalanan dinas sebesar Rp328,5 juta, sehingga sisa anggaran yang dikelola adalah Rp5,79 miliar.
Fokus pada Infrastruktur Olahraga
Terkait infrastruktur olahraga, Amtu menyoroti belum adanya Gedung Olahraga (GOR) di ibukota kabupaten. “Kalau kita berharap pakai APBD, itu APBD kita kecil. Semoga ke depan ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Sebagai mitra, kita akan mencoba mencari akses ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ungkapnya.
Marthen Romode, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, melaporkan bahwa semua program pokir (pokok pikiran) 2024 telah selesai dengan realisasi 100 persen. Program tersebut meliputi pembangunan balai pemuda di tiga desa dan tribun lapangan futsal di Desa Oirata Timur.
Anggaran Dispora tahun 2024 sebesar Rp4,86 miliar dengan realisasi Rp4,42 miliar (90,98 persen). Untuk tahun 2025, pagu anggaran ditetapkan Rp7,46 miliar ditambah Rp259,5 juta dari tahun anggaran 2024. Namun setelah rasionalisasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp235,4 juta, pagu anggaran 2025 menjadi Rp7,22 miliar.
Prioritas kegiatan Dispora tahun 2025 meliputi peningkatan kapasitas wirausaha pemuda, pelaksanaan pertandingan bola voli antar pelajar, pembangunan balai pemuda, serta pembangunan lapangan futsal dan bola voli.
Sementara itu, Thomas Edison Katipana, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 dinasnya mengelola 9 program dengan total anggaran Rp4,01 miliar. Setelah rasionalisasi anggaran, terjadi pemotongan perjalanan dinas sebesar Rp382,8 juta. (PW.19)
