MBD: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri dan juga selaku Kepala BNPP RI Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023,di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511/pulau moa, Kota Tiakur, Maluku Barat Daya (MBD).Kamis, (15/6/2023).
Pada kesempatan itu Mahfud MD, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wadah menyatukan komitmen dalam mengelola wilayah perbatasan NKRI lebih khusunya di kabupaten Maluku barat daya.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam meminta kepada Pemda MBD mengawal dan mengawasi Setiap pembangunan yang sementara berlangsung. Ia juga ingin menegaskan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, serta masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar NKRI di pulau Marsela, Babar, Leti, Meatimiarang, Kisar, dan Wetar agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya. Tandasnya
“Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti saat ini.” Jelasnya.
Menko juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.
“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara.” Tambahnya.
“Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp. 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan.” Ungkapnya.
Menkopolhukam yang juga selaku ketua pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai Langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.
“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban.” Tutupnya.
Pelaksana Harian Sekretaris BNPP Dr. Robert Simbolon, MPA, dalam laporannya, menyampaikan bahwa ini adalah pencanangan Gerbangdutas ke-4 yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Mendagri.
“Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan Pencanangan Gerbangdutas dan pembukaan tirai untuk mendeklarasikan sejumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN, untuk pembangunan perbatasan negara sepanjang tahun 2023 yang jumlahnya lebih dari 7,7triliun, dan teralokasi untuk Provinsi Maluku Rp.760 miliar untuk 4 kabupaten dan 4 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku menjadi total Rp.764 miliar.” Jelasnya.
Ia juga menjelaskan dalam kegiatan ini juga turut diserahkan bantuan 30unit motor tempel 7,5pk dan 6 unit genset 3000watt dari PT Pratama Nusantara, 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan 100 dari BNI, 6 unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur sebesar Rp. 150juta dari BAZNAS.
“Pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan penandatanganan prasasti 6 proyek atas apresiasi kerja di Tahun 2022, yakni : reservasi jalan di pulau Leti, pembangunan sekolah baru, rekonstruksi jalan di pulau Moa, pembangunan Gedung RS di Moa, penggantian jembatan, Pembangunan Lab Kimia Di Sma Negeri 9, yang bersumber dari DAK dan APBN dari Kementerian terkait” Jelasnya.
Turut Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Bupati MBD, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, Kejari MBD, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
*JQ27
