Jalesveva Jayamahe
Jakarta, 7 Desember 2023,——Satuan kerja TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) berhasil meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 dalam kegiatan RBXperience dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Ballroom Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1 Benoa Bali, Rabu (06/12) kemarin.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin ini untuk menyatukan 639 instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk saling bertukar pikiran mengenai reformasi birokrasi (RB).
Kegiatan yang dimulai dari tanggal 5 s.d. 6 Desember 2023 dan mengangkat tema Apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) tersebut, diikuti oleh Kepala Staf Komando Lintas Laut Militer (Kas Kolinlamil) Laksamana Pertama TNI Mochammad Riza beserta Asrena Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Victor Pardamean yang kehadirannya mewakili Pangkolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, PSC(J) M.A.,M.M.S., CHRMP.
Menteri PANRB, Abdulah Azwar Anas menyerahkan langsung Predikat Apresiasi dan Penganugerahan Zona kepada seluruh perwakilan peserta. Sebagai perwakilan dari instansi dari TNI AL, diberikan langsung kepada Kas Kolinlamil.
RB merupakan bagian dari proses pembangunan yang memiliki peranan vital untuk mencapai tujuan bernegara. Sebagai mandat Program Nasional, RB berperan sebagai enabling factors yaitu faktor yang mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional secara lebih cepat. RB juga dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka mewujudnyatakan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Hal ini sesuai dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, dimana RB bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut secara tepat serta pembenahan administrasi maupun penataan organisasi secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi TNI AL, sehingga ikut berpartisipasi dalam menciptakan tata kelola kepemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel (good governance).
