Sorong PW- 7 Juni 2023 – SKK Migas kembali mengadakan Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama industri penunjang hulu migas lokal dalam pelaksanaan aktivitas industri hulu migas.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan, Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 di Wilayah Pamalu bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pelaku usaha industri penunjang hulu migas, sehingga potensi energi, terutama gas, yang begitu besar di Papua bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
“Papua memiliki potensi besar berupa cadangan gas hingga 15,1 triliun standar kaki kubik (TSCF). Dengan potensi sebesar itu, kawasan timur Indonesia harus siap berbenah diri dengan memulai menyiapkan SDM, badan usaha lokal, serta kebijakan daerah yang tepat,” kata Rudi Satwiko, saat membuka Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Pamalu di Kota Sorong, Rabu (7/6).
Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Pamalu mengusung tema ‘Kontribusi Strategis Industri Hulu Migas untuk Mendukung Pengembangan Energi Indonesia Timur’. Forum yang berlangsung dua hari (7 dan 8 Juni) menghadirkan 7 operator migas (KKKS), serta para pemangku kepentingan industri hulu migas, termasuk 13 perusahaan lokal dan dalam negeri, serta 15 UMKM binaan di wilayah Papua dan Maluku.
Saat acara pembukaan, hadir Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Ir. Edison Siagian M.E.; Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Pamalu, Subagyo; Koordinator Tim Kerja Pelaksana Forum Kapnas III Tahun 2023, Fery Sarjana; Direktur Utama PT Pertamina EP, Wisnu Hindadari, serta perwakilan beberapa KKKS lainnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Pamalu, Subagyo mengatakan, SKK Migas bersama KKKS akan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas penunjang industri hulu migas. Sebagai contoh, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah melalui SKK Migas bersama KKKS mendorong pendidikan vokasi yang melibatkan lembaga pelatihan Petrotekno.
“Kami juga membangun komunikasi dengan institusi pendidikan vokasi untuk melihat peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi peserta didik. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan tentang hulu migas, namun juga meluas ke bidang lain seperti pelayaran, pemeliharaan mekanis, instalasi listrik, dan sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan teknis itu bisa bersinggungan dan mendukung aktivitas hulu migas,” katanya.
Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku diisi dengan penandatangan kerja sama yang melibatkan perusahaan KKKS, perusahaan-perusahaan penunjang hulu migas, pelaku usaha lokal dan UMKM. Di sesi lainnya juga berlangsung Focus Group Discussion Forum Gas Pamalu yang membahas ‘Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi untuk Optimalisasi Penyerapan Gas Bumi’.
Sebagaimana diketahui, pada Januari 2023, pemerintah telah mengumumkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022-2031. Rencana Induk ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pasokan gas bumi di Indonesia, dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi yang berkelanjutan. Dalam keputusan ini terdapat strategi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, seperti meningkatkan kapasitas jaringan, mempercepat pembangunan jaringan di daerah terpencil, dan meningkatkan efisiensi distribusi gas bumi di Indonesia.
Menurut Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sekaligus Ketua Umum Forum Kapnas Erwin Suryadi, keputusan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengembangkan sektor energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi di Indonesia.
“Kuatnya komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor energi akan memperluas peluang berusaha baru. Oleh karena itu melalui Forum Kapnas kali ini kita mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Papua dan Maluku supaya semakin terlibat dalam kegiatan hulu migas,” ujarnya.
Sekarang, menurut Erwin, beberapa operator KKKS serta perusahaan penyedia barang/jasa di Papua dan Maluku memberikan porsi lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Bahkan para pekerja lokal sudah masuk dalam pekerjaan teknis, yang butuh pengetahuan dan skill tinggi.
“Ini langkah maju, masyarakat Papua tidak lagi berhenti sebagai penonton. Sepanjang dua hari ke depan, kita bisa melihat best practice bagaimana perusahaan-perusahaan industri hulu migas dan penunjangnya semakin terbuka dan menyambut positif kehadiran pekerja lokal, yang kemampuannya terus meningkat,” kata Erwin.
Dia menambahkan, kegiatan di Kota Sorong pada tahun ini menjadi istimewa karena adanya beberapa terobosan yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS dalam mendidik putra-putri Papua untuk menjadi personil yang memiliki kompetensi mumpuni untuk bekerja di industri hulu migas.
“UMKM semakin berdaya saing berkat dorongan dari teman-teman KKKS seperti Petrogas yang memfasilitasi sertifikat halal. Hal yang juga sangat menarik adalah adanya inisiatif dari RH Petrogas dengan Konsorsium PT Trimitra Wahana Sukses – PT Wellindo Perigi Energi untuk melakukan uji coba EAOR (Electrical Assisted Oil Recovery) Services Scale Up Pilot dalam rangka meningkatkan produksi migas,” terang Erwin.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar mewakili Presiden RI memberikan apresiasi dan mendukung akselerasi kegiatan industri hulu migas di tanah Papua. Billy mengatakan bahwa sebagaimana harapan presiden hilirisasi sektor Migas harus memiliki efek berganda. Bukan saja terkait menghasilkan uang tapi juga harus berkomitmen dalam peputaran uang di daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu sesuai komitmen Presiden RI, berkomitmen terhadap peningkatan SDM melalui sektor pendidikan demi mencetak SDM yang berkualitas.
“Presiden RI sangat mengapresiasi kegiatan kapasitas nasional oleh SKK Migas ini dan diharapkan melalui kapnas ini dapat meningkatkan efek berganda kepada kesejahteraan masyarakat,” ucap Billy.
============================================================================
TENTANG SKK MIGAS
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
