MBD, PW : Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Th. Noach, ST bersama Dandim 1511/Pulau Moa Letkol. Inf Galih Perkasa didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Barat Daya James R. Likko, SE menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2023 yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta International Expo Jakarta, Kamis (2/3/2022).
Rakornas BNPB tahun 2023 mengangkat tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, dan dihadiri para Menteri Indonesia Bersatu, Pejabat Pemerintah Pusat, Para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Para Kapolda, Kapolres, Pangdam dan Dandim seluruh Indonesia
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. “Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, kewaspadaan merupakan kunci, baik tahap prabencana, tahap tanggap darurat maupun tahap pasca bencana. Prioritas utama pada tahapan prabencana untuk memitigasi resiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bancana. Pentingnya dilakukan edukasi dalam menyiapkan masyarakat khususnya memberikan pelatihan-pelatihan untuk langkah antisipasi.
Bupati MBD menyebutkan, kegiatan ini sangat tepat dilakukan guna menjalin sinergitas antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana di masing-masing daerah.
“Tentunya Rakornas ini sangat tepat guna menjalin sinergitas antara penyelenggara penanggulamgan bencana yaitu BNPB dengan kementerian terkait dan BPBD yang ada di seluruh Indonesia,” kata Bupati.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten MBD, apalagi merupakan kabupaten dengan indeks resiko bencana nomor urut pertama atau tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia sesuai data yang dirilis oleh BNPB Tahun 2020. Mendasari data tersebut, wilayah Maluku Barat Daya sangat memiliki resiko bencana alam yang tinggi termasuk gempa bumi dan tsunami.
“Oleh karenanya Pemerintah Daerah terus berupaya menurunkan indeks resiko bencana tersebut yang dititikberatkan pada mitigasi bencana. Hal ini dilakukan melalui upaya membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di masing-masing pulau untuk menghadapi aman multi bencana,” ucap Bupati.
Kabupaten MBD memiliki potensi gempa bumi dan tsunami disebabkan oleh tumpukan tiga lempeng dunia, dilewati ring of fire, terdapat sesar aktif / subduksi, memiliki karakter pulau kecil dan memiliki sejarah gempa bumi dan tsunami. Maluku Barat Daya juga memiliki dua gunung berapi aktif, gunung api Damer dan gunung api Wetar. Gunung api Wetar memiliki ketinggian lebih dari 5000 meter dari bawah laut.
Ia berharap, sinegritas pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman bencana alam dan gempa bumi di tahun 2023.
Sementara itu James R. Likko, SE mengatakan, Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 ini diharapkan sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
“Semoga kegiatan dapat meningkatkan koordinasi kami dengan BNPB dalam upaya mitigasi khususnya edukasi tentang kebencanaan dalam penanganan korban apabila terjadi bencana alam dan gempa bumi di MBD,” harapnya.
**(DISKO)
