Kota Sorong PW- Dalam menindaklanjuti adanya arahan Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono selama kunjungannya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yaitu agar jajaran TNI bersama Polri mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat untuk merealisasi pemerataan pembangunan yang berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari, Panglima Kodam XVIII/Kasuari menjawab pesan Panglima TNI dengan langsung melakukan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kota Sorong.
Giat penandatanganan kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Infrastruktur dan Kesehatan, difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam, dilaksanakan di hotel Aston, pada Kamis, 12/01/23.
Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos didampingi Danrem 181/PVT Brigjen TNI Wawan Erawan, SE, MM., Danrem 182/Jazira Onim Kolonel Infanteri Hartono, S.I.P., Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku Subagyo, didampingi Kepala Departemen Humas Wilayah Papua & Maluku Galih Agusetiawan; Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Andi Gus Wulandari S.I.P., Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Ade David Siregar S.I.P., Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Tamimi Hendra Kesuma. S.H., M.A.P., M.Han., bersama Pimpinan-pimpinan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) sebagai operator kegiatan hulu migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Mengawali sambutan, Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo menyampaikan apa yang dilakukan hari ini, merupakan buah dari hasil kerja sama, melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, hingga menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari. Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Subagyo menambahkan, seirama dengan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKK Migas yang juga adalah institusi pemerintah, juga dibebankan tugas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.
Sebagai penutup, Subagyo menyampaikan “Bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang disepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka Stunting”. Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return”.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI. Gabriel Lema, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas baik Bapak Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas di wilayah Papua dan Maluku, atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah, sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini. “Untuk menjawab tantangan di lapangan, perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi.”, ungkap Gabriel Lema.
Pangdam XVIII/Kasuari juga menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) non keamanan inilah yang menjadi roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik”, ungkap Pangdam.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari menambahkan bahwa dengan dukungan sinergi pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di setiap wilayah Korem dan Kodim, akan meminimalisir gangguan keamanan, sehingga citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa, dengan kelancaran operasional industri Hulu Migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan terjaga.
Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos yang didampingi Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo, dan ditutup dengan foto bersama.
