Menjelang penghujung Tahun Anggaran 2022, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara II Paripurna, DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bakamla RI di Tahun 2023. Dijabarkannya bahwa RKAKL Bakamla RI di Tahun 2023 baru mendukung 14,28% dari total kebutuhan operasional. “Terlebih lagi untuk anggaran patroli keamanan laut baru terdukung 28,95% dari total kebutuhan,” ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Dengan kondisi yang ada, Bakamla RI berupaya untuk memaksimalkan kinerja dan memenuhi target operasi yang menjadi tugas utama. Namun demikian, pemenuhan kekurangan kebutuhan anggaran operasi keamanan dan keselamatan laut sebesar Rp. 834 miliar perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan keamanan laut. Selain itu, masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.964 triliun jika mengacu pada anggaran ideal Bakamla RI.
Namun demikian, jelas terlihat adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, seiring dengan membaiknya tata kelola administrasi di Bakamla RI. “Hal ini terlihat pada komposisi anggaran Program Dukungan Manajemen yang menurun, dan dialihkan ke Program Teknis Keamanan Laut yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat,” tutur Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Selain itu, dalam rangka mendukung Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2023, Bakamla RI turut serta melaksanakan Proyek Prioritas Nasional. Hal itu tercermin dalam Kegiatan Prioritas Keamanan Laut dengan menjalankan Pembangunan Pangkalan Setokok, Operasi Bidang Keamanan, dan Pengadaan Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) berupa Meriam 30 mm.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, Bakamla RI tetap berkomitmen menjaga laut Indonesia sesuai tugas dan fungsinya,” pungkas Kepala Bakamla RI.
