CIAMIS, JABAR— PW.Persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan intervensi di lapangan, tetapi juga membutuhkan basis data yang akurat dan selaras. Hal itu menjadi salah satu perhatian Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bertemu ribuan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Ciamis.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam kegiatan TPK MBG 3B Kabupaten Ciamis di Gedung KH Irfan Hielmy, Selasa (29/9/2026).
Kedatangan Wihaji disambut langsung Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama jajaran Forkopimda. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta tamu undangan turut menghadiri kegiatan tersebut.
Di hadapan para kader, Wihaji tidak hanya menyampaikan arahan, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengarkan pengalaman para TPK dalam menjalankan tugas pendampingan keluarga di tengah masyarakat.
Menurut Wihaji, kader TPK memiliki posisi penting karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menjangkau keluarga secara langsung.
Ia bahkan menyebut para kader sebagai “pahlawan keluarga”.
“TPK adalah pahlawan keluarga. Mereka yang mengetahui kebatinan masyarakat paling bawah. Suka dan duka telah mereka rasakan dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Wihaji.
TPK Jadi Penghubung Program Pemerintah
Wihaji mengatakan kunjungannya ke Ciamis salah satunya untuk melihat secara langsung implementasi program prioritas pemerintah di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan upaya pengentasan stunting.
Kader TPK dinilai memiliki peran strategis karena berada dekat dengan keluarga sasaran dan memahami kondisi masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, para kader diharapkan mampu menjalankan pendampingan secara optimal serta menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan nyata keluarga.
“Harapan saya TPK bisa bekerja dengan baik sehingga masyarakatnya tidak ada yang stunting,” kata Wihaji.
Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan hingga tingkat keluarga.
Pendampingan yang dilakukan secara konsisten menjadi bagian penting untuk memastikan keluarga mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan.
Herdiat Soroti Perbedaan Data Stunting
Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), telah berjalan di Kabupaten Ciamis.
Namun, di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, Herdiat menyoroti persoalan lain yang dinilai penting, yakni adanya perbedaan angka stunting antara data yang menjadi rujukan pemerintah pusat dengan hasil pendataan yang dilakukan di daerah.
Herdiat menyebut berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menjadi rujukan pemerintah pusat, angka stunting Kabupaten Ciamis tercatat sebesar 20,23 persen.
Sementara berdasarkan pengecekan dan pendataan langsung yang dilakukan pemerintah daerah, angka stunting di Ciamis disebut berada di kisaran 4,4 persen.
Pendataan di daerah tersebut melibatkan OPD yang melakukan pembinaan di setiap desa, termasuk dengan memanfaatkan data Posyandu.
Perbedaan tersebut, menurut Herdiat, perlu segera disinkronkan agar pemerintah memiliki basis data yang sama dalam menentukan arah kebijakan dan intervensi.
“Harapan kami perbedaan data yang cukup jauh ini bisa segera diluruskan, karena akan berbeda antara hasil survei dengan hasil sensus secara langsung,” ujar Herdiat.
Data Akurat Menentukan Intervensi
Persoalan data menjadi penting karena angka stunting tidak hanya berfungsi sebagai statistik, tetapi menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi pemerintah.
Perbedaan metode pengumpulan data dapat menghasilkan angka yang berbeda. Karena itu, sinkronisasi antara data survei dan pendataan di lapangan menjadi bagian penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menggambarkan kondisi keluarga di masyarakat.
Di tingkat desa, kader TPK dan Posyandu memiliki posisi strategis dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keluarga. Data tersebut dapat menjadi bahan penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Dengan basis data yang semakin akurat dan terintegrasi, program penanganan stunting diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dievaluasi secara lebih terukur.
Lanjut Salurkan Bantuan Rutilahu
Usai menghadiri kegiatan bersama para kader TPK, Mendukbangga Wihaji melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) secara langsung kepada penerima manfaat di dua lokasi di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
Rangkaian kunjungan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan keluarga menyentuh masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Bagi Ciamis, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang penguatan peran ribuan kader TPK, tetapi juga momentum untuk mempertemukan data, kebijakan dan kondisi nyata masyarakat.
Sebab, dalam upaya menekan stunting, data yang akurat, pendampingan yang konsisten dan intervensi yang tepat sasaran merupakan tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan.***
Reporter: FAI
