oleh : dr Tedy Hartono, SH , MCS
Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mengemuka setelah dilontarkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin ( BGS ) Argumentasi klasik selalu sama: defisit pembiayaan, beban klaim meningkat, dan keberlanjutan sistem harus dijaga. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana apakah solusi yang ditawarkan benar-benar lahir dari kajian holistik, atau sekadar pendekatan fiskal jangka pendek?
Kebijakan publik tidak boleh menggunakan parameter personal. Ketika pengambil kebijakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang sangat mampu atau melihat dirinya sendiri sebagai pejabat tinggi , ada risiko bias persepsi terhadap daya beli masyarakat. Bagi kelas menengah atas, kenaikan iuran mungkin tidak signifikan. Tetapi bagi pekerja informal, buruh harian, dan masyarakat rentan, kenaikan kecil sekalipun dapat menjadi beban serius.
Masalah BPJS tidak bisa direduksi hanya pada persoalan iuran. Pertanyaan yang lebih mendasar: sudahkah Kementerian Kesehatan memastikan bahwa layanan berjalan optimal dan para tenaga kesehatan menerima haknya secara layak dan tepat waktu? Keterlambatan pembayaran klaim, tarif INA-CBGs yang dinilai tidak realistis, serta tekanan administratif yang berat bagi rumah sakit dan dokter adalah persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Jika sistem masih menyisakan ketimpangan dalam distribusi beban , di mana fasilitas kesehatan dan tenaga medis menanggung tekanan finansial dan operasional maka menaikkan iuran tanpa pembenahan tata kelola berisiko memperdalam problem.
Kita juga perlu bertanya: apakah sudah ada kajian komprehensif yang benar-benar holistik? Sistem jaminan kesehatan nasional bukan hanya soal aktuaria keuangan, tetapi juga efisiensi layanan, moral hazard, distribusi risiko, pengendalian fraud, dan kualitas pelayanan. Evaluasi seharusnya melibatkan perspektif kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan, aktuaria, dan manajemen pelayanan medis secara terpadu.
Dalam literatur internasional, sistem kesehatan massal yang baik selalu memenuhi beberapa parameter kunci:
1. Universal coverage dengan proteksi finansial kuat seperti di Inggris melalui NHS, di mana pembiayaan berbasis pajak memastikan akses tanpa hambatan finansial langsung.
2. Cost control berbasis data dan teknologi seperti di Korea Selatan yang memanfaatkan digitalisasi klaim dan kontrol ketat terhadap overutilization.
3. Pembayaran tenaga kesehatan yang adil dan berkelanjutan agar tidak terjadi brain drain atau penurunan kualitas layanan.
4. Primary care yang kuat seperti model gatekeeping di negara-negara Skandinavia yang menekan biaya rumah sakit melalui penguatan layanan primer.
5. Transparansi dan akuntabilitas publik laporan kinerja yang terbuka dan berbasis indikator mutu.
Kesehatan massal bukan sekadar soal menutup defisit tahunan. Ia adalah investasi jangka panjang terhadap produktivitas nasional. Setiap kebijakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan elastisitas ekonomi masyarakat, dampak terhadap kepatuhan pembayaran, dan risiko meningkatnya angka peserta non-aktif.
Menaikkan iuran tanpa memastikan efisiensi internal sama dengan memindahkan beban ke rakyat tanpa memperbaiki sistem.
Ke depan, pengelolaan kesehatan massal seharusnya menempuh langkah-langkah berikut:
• Audit menyeluruh berbasis data independen terhadap pembiayaan BPJS.
• Penyesuaian tarif layanan yang realistis bagi fasilitas kesehatan.
• Penguatan layanan primer untuk menekan biaya rujukan.
• Digitalisasi dan integrasi sistem klaim untuk menutup celah inefisiensi.
• Transparansi publik atas proyeksi aktuaria dan strategi jangka panjang.
Kebijakan kesehatan tidak boleh lahir dari logika fiskal semata. Ia harus berdiri di atas keseimbangan antara keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan mutu layanan.
Karena pada akhirnya, sistem jaminan kesehatan nasional bukan hanya soal angka tetapi soal keberpihakan kepada rakyat dan penghargaan kepada mereka yang melayani.
Penulis Adalah :
Anggota tim Analisis IKAL Lemhanas
Pemerhati masalah Kesehatan
