SBB PW (31 September 2025) Gerakan Tenaga Kerja For Keadilan yang diketuai oleh Yakobis Heatubun, SE bersama pengurus inti yakni Melkysedek Tuhehai, S.Sos., M.H, Julianto Nur Sova selaku perwakilan tenaga kerja PT SIM, serta didampingi sejumlah tokoh adat dari empat desa,dan juga beberapa pekerjaan dari PT SIM melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang telah dilayangkan kepada Bupati SBB tertanggal 27 Agustus 2025. Dalam surat tersebut, pihak For Keadilan meminta kesempatan bertemu langsung dengan Bupati Ir. Asri Arman untuk membicarakan persoalan ketenagakerjaan serta keberlangsungan aktivitas PT SIM yang tengah berhadapan dengan masalah sengketa lahan.
Namun, karena Bupati sedang berada di luar daerah, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB, Leverne Alvin Tuasun, bertempat di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati SBB.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua For Keadilan, Yakobis Heatubun, menyampaikan rasa kecewa karena pihaknya tidak dapat bertatap muka langsung dengan Bupati sebagai pengambil keputusan tertinggi.
Menurutnya, persoalan yang mereka bawa adalah masalah serius yang menyangkut kepentingan pekerja lokal dan masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten SBB.
Sementara itu, Melkysedek Tuhehai menegaskan bahwa kehadiran mereka semata-mata mewakili aspirasi para pekerja dan masyarakat pencari kerja, khususnya yang berkaitan dengan PT SIM.
Ia berharap pemerintah daerah benar-benar memperhatikan nasib tenaga kerja lokal agar tidak terabaikan dalam proses penyelesaian sengketa maupun aktivitas perusahaan.
Hal senada juga disampaikan oleh Boby Heatubun, yang menekankan bahwa tujuan audiensi kali ini adalah menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya antara DPRD SBB dengan Pemerintah Daerah SBB terkait surat pemberhentian sementara aktivitas PT SIM di atas lahan yang sedang disengketakan.
Menurutnya, transparansi dan kejelasan langkah pemerintah sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Leverne Alvin Tuasun menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati karena sedang berada di luar daerah dalam agenda penting.
Ia memastikan seluruh aspirasi, masukan, dan keluhan yang disampaikan akan segera diteruskan kepada Bupati SBB.
Sekda juga menegaskan komitmennya untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Bupati. “Kami akan berupaya agar pada tanggal 3 bulan ini dilakukan pertemuan lanjutan secara langsung bersama Bapak Bupati, sehingga aspirasi bapak-bapak sekalian dapat dibahas bersama pengambil keputusan,” ujarnya.
Audiensi yang berlangsung dengan penuh keterbukaan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk terus membangun komunikasi antara pekerja, masyarakat, dan pemerintah daerah demi mencari solusi terbaik atas persoalan ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan PT SIM.@dy
