TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Proyek LNG Abadi di Blok Masela yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 menjadi harapan besar bagi masyarakat Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama Universitas Pattimura (Unpatti) Maluku mulai mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu berperan dalam proyek migas strategis nasional tersebut.
Blok Masela, yang terletak di Laut Arafura, menyimpan potensi gas alam mencapai 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan dikelola oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation, bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui PHE Masela, serta Petronas. Nilai investasi awal proyek ini ditaksir mencapai Rp 336,9 triliun.
Menjawab peluang tersebut, Universitas Pattimura menggulirkan studi bertajuk Local People Study (LPS) yang fokus pada pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy, menegaskan pentingnya kajian tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) LPS Unpatti yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati MBD, Rabu, 23 Juli 2025.
Menurut Reimialy, keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek LNG Abadi bukan sekadar simbol partisipasi, tetapi menjadi indikator penting bagi keberhasilan distribusi manfaat proyek secara merata. Pemerintah daerah, kata dia, menaruh perhatian besar terhadap kesiapan tenaga kerja lokal, baik dari sisi kompetensi, mentalitas, maupun pemahaman terhadap standar industri migas.
“Saat ini menjadi penting dan mendesak adanya kajian pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal kita yang akan dibutuhkan oleh proyek LNG Blok Masela,” kata Reimialy.
Ia menegaskan, “MBD ini sebagai wilayah yang terdampak langsung, maka perlu dipastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.”
Koordinator Tim LPS Unpatti untuk MBD, Dr. Bruri Melky Laimeheriwa, menjelaskan hasil survei mereka menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industri migas. Ia menyoroti perlunya pelatihan yang lebih terarah, penanaman disiplin kerja, serta pemahaman terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Proyek ini harus menjadi katalisator pembangunan yang menghasilkan multiplier effect berkelanjutan, terutama dalam pelibatan tenaga kerja lokal,” ujar Bruri.
Ia berharap FGD ini mampu merumuskan strategi pelatihan dan pengembangan kapasitas yang relevan agar masyarakat Maluku Barat Daya tidak sekadar menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam transformasi ekonomi daerah. (PW-19)
