TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terus mendorong percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai efektif untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, dalam rilis resmi yang diterima pada Selasa, 8 Juli 2025, menjelaskan bahwa kebijakan ETPD telah diterapkan sejak tahun 2021, didukung dengan lahirnya tiga peraturan daerah (Perda) strategis: Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Penerapan ETPD ini sangat baik dan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka kita terus dorong dan maksimalkan sehingga ada peningkatan,” ujar Noach.
Ia menambahkan, seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah telah beralih ke sistem digital mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Tahun ini, digitalisasi juga diarahkan pada sistem pembayaran pajak dan retribusi untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban mereka kepada daerah.
“Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dan saat ini kita lagi berupaya ditahun ini penerimaan pajak dan retribusi pun didigitalisasi. Hal ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dalam membayar pajak maupun retribusi daerah,” tambah Noach.
Senada dengan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten MBD, Obed O. H. Kuara, mengungkapkan bahwa capaian ETPD MBD tahun 2024 berada di posisi pertama di Provinsi Maluku dan peringkat kesembilan di kawasan Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua).
“Dalam aspek proses penilaian BI misalnya, kategori High Level Meeting (HLM) masih merah, Capacity Building (CB) masih orange dan Literasi Meeting (LM) masih merah. Semoga kerja keras kita tahun ini akan mewujudkan semua aspek proses ini menjadi hijau,” harap Kuara.
Digitalisasi keuangan telah menjadi arus utama dalam pengelolaan pemerintahan modern. Pemerintah Kabupaten MBD optimistis, dengan langkah-langkah konkret tersebut, potensi penerimaan daerah akan semakin optimal dan kepercayaan publik terhadap birokrasi semakin meningkat. (PW-19)
