TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di berbagai bidang strategis secara virtual pada Senin (17/3/2025). Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Pengda) itu membahas integrasi bidang agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir langsung dan memberikan arahan terkait program pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi di setiap wilayah dan mengimbau seluruh provinsi mempelajari isi MoU dengan saksama.
“Ruang lingkup MoU ini meliputi percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain (APL), pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang, kemudian dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional,” papar Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan dasar pelaksanaan kerja sama untuk mengoptimalkan sinergi tugas dan fungsi di bidang-bidang terkait. Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa MoU juga mencakup “penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, percepatan penyelesaian rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.”
Aspek penting lainnya dalam kesepakatan ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan potensi sumber daya manusia dan kelembagaan, serta berbagai kegiatan lain yang disepakati para pihak.
Bupati MBD didampingi oleh beberapa pejabat daerah, termasuk Inspektur Daerah Kabupaten MBD Michel J. Rijoly, Kepala Bappeda MBD Drs. Agustinus Tenlima, dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten MBD Eduard J. S. Davidz, Hadir pula Kepala Dinas PMD PP dan KB Ronaldo S. Noach, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Macaria Louhenapessy, Plt. Kadis Kesehatan, Marthen Rahakbauw, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten MBD, dan staf Bagian Hukum Setda Kabupaten MBD.
Rakor ini juga membahas program pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. (PW.19)
