TIAKUR, peloporwiratama. co.id – Ketua DPRD Maluku Barat Daya (MBD) Petrus A. Tunay menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat, namun dengan catatan tidak mengganggu pelayanan publik terutama di wilayah kepulauan.
“Terkait dengan efisiensi anggaran bagi kami sah saja karena itu instruksi pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dengan mempertimbangkan beberapa aspek anggaran yang harus diefisiensi dalam penghematan,” kata Tunay saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/3).
Melalui rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, telah disepakati bahwa fokus efisiensi akan diterapkan pada penghematan 50 persen untuk perjalanan dinas. Namun, Tunay menekankan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh berdampak negatif pada layanan masyarakat.
“Kami DPRD tetap mendukung program pemerintah pusat, tetapi kami juga minta efisiensi anggaran ini boleh dilakukan asal tidak mengganggu pelayanan terhadap rakyat,” tegasnya.
Sebagai daerah kepulauan, MBD masih sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur. Tunay memberikan contoh pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengalami efisiensi anggaran cukup besar.
“Kami minta jangan mengganggu infrastrukturnya karena daerah Maluku Barat Daya masih banyak membutuhkan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan dermaga,” ujarnya.
Sementara itu, terkait rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD MBD di Bandung, Tunay menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan yang tidak bisa dipisahkan dari tugas DPRD.
“Untuk tanggalnya belum disepakati. Besok Sekretaris Dewan akan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kemendagri karena harus ada rekomendasi lembaga penyelenggara. Yang pasti, dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan Bimtek,” pungkasnya. (PW.19)
