MBD : “Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST hadir dalam Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku Tahun 2023, sekaligus mendampingi pembukaan Forum Koordinasi oleh Gubernur Maluku yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat, SH. Turut serta dalam pemukulan tifa, Direktur Jabatan ASN BKN, Sri Gantini, S.Sos, M.Ap, Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudiyanto dan Kepala BKPSDM Provinsi Maluku, Dra. Halimah T. Soamole, M.Si, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Tiakur, Minggu (18/06/2023).
Bupati Maluku Barat Daya dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Bumi Kalwedo, bagi seluruh peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepercayaan Pemerintah Provinsi atas penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Kepegawaian Maluku Tahun 2023 di Kabupaten bertajuk Kalwedo ini.
Ditambahkan, transformasi jabatan fungsional menjadi kunci sukses dalam melakukan tata kelola jabatan fungsional seiring dengan adanya transformasi organisasi, transformasi jabatan dan transformasi mekanisme. Transformasi jabatan fungsional yang dikembangkan tertuang dalam 6 pokok tata kelola jabatan fungsional.
”Berdasarkan ruang lingkup tugas teknis pada setiap tahapan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja, Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan mobilitas talenta, Target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien penggali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun, Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja, Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pejabat fungsional yang memiliki kinerja keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional dan Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi,” jelas Bupati.
“Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai salah satu entitas pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia juga telah melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 176 jabatan yang telah dilantik pada 31 Desember 2021 lalu,” tambah Bupati.
Gubernur Maluku, Jendral Polisi (Purn) Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat, SH menyampaikan Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif pelaksanaan Forum Koordinasi Kepegawaian Tahun 2023. Dengan tema ‘Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Permenpan Nomor . 1 tahun 2023’, forum koordinasi ini bertujuan sebagai wadah diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Maluku.
“Tema ini sangat tepat dan aktual untuk menjamu keruwetan kita bersama khususnya dalam tata laksana jabatan fungsional pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada akhir tahun 2021 yang lalu. Saya yakin setiap instansi pemerintah daerah mengalami persoalan dan tantangan yang sama dalam mengelola jabatan fungsional hasil penyetaraan tersebut,” ujar Gubernur disampaikan Rangkoratat.
Ditambahkan bahwa era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 ditandai dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional.
“Peraturan ini sebagai pengganti dari Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang penetapan penggunaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk transformasi sumberdaya manusia, salah satunya menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan profesional. Ini juga merupakan bagian dari transformasi birokrasi birokrasi tahun 2023, yaitu birokrasi yang semakin efektif,” jelas Gubernur.
Kegiatan Forum Koordinasi Kepegawaian Tahun 2023 juga merupakan bagian dari proses perencanaan daerah, yang dipercaya untuk menghasilkan tujuan pengelolaan kepegawaian yang baik.
“Saya menegaskan beberapa hal lewat forum ini, memahami betul tata laksana manajemen jabatan fungsional sehungga dapat membantu ASN di instansi daerah masing-masing dalam memecahkan keruwetan kenaikan pangkat jabatan fungsional. Selain itu diharapkan hak-hak kepegawaian dalam jabatan fungsional dapat terpenuhi dengan baik. Manfaatkan forum ini untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah strategi menjawab berbagai isu faktual dan permasalahan manajemen ASN baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kita akan memasuki agenda politik, pemilihan umum tahun 2024, ASN diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan agenda demokrasi tersebut. Jadilah agen-agen perekat dan penyejuk di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pesta demokrasi,” harap Gubernur.
Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku diikuti 62 peserta yang berasal dari BKPSDM Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Kegiatan digelar selama dua hari, tanggal 18-19 Juni 2023.
Hadir pada acara pembukaan, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, Dandim 1511/Pulau Moa, Letkol Inf. Galih Perkasa, Kapolres MBD, AKBP. Pulung Wietono, SIK, Wakil Ketua DPRD MBD, Ever Mozes, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Farids Dhestarasta. Musa, SH, MH, Pj. Sekretaris Daerah Kab.MBD, Obed. H Y. Kuara, S.Sos, M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. MBD, Ibu. Rely. Noach, Staf Ahli, Asisten Setda MBD, Pimpinan OPD dan undangan lainnya. Kominfo69
