Sidoarjo.PW-Sidoarjo harus zero Stunting” itulah pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia, S.Sos, saat Sosialisasi Dan Kie Program Bangsa Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja bersama Arzeti Bilbina anggota Komisi IX DPR-RI dan BKKBN Pusat di gedung aula SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo, Minggu siang (14/8/2022).
Menurut keterangan Kadis DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo tergolong cukup tinggi. “Di Sidoarjo stunting tinggi yakni 14,10% berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Berdasarkan elektronik Pendataan Gizi Masyarakat (PGM) berdasarkan hasil timbang Posyandu bulan timbang prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo 6,5% prosentase ini tergolong rendah,” terang Ainun Amalia, S.Sos, Minggu (14/8/2022) selepas memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal yang mempengaruhi cenderung terjadi kasus stunting tinggi adalah dipicu oleh indikator yang dapat menyebabkan stunting selain kekurangan gizi diantaranya, bagi keluarga yang makan kurang dari 3 kali sehari, kepala keluarga yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, tidak mempunyai sarana dan sarana yang memadai misalnya, jamban.
Supaya Sidoarjo zero stunting, pihak DP3AKB berupaya secara maksimal menanganinya. Bukan hanya dilakukan di lintas sektoral namun di pedesaanpun harus dilakukan. “Sidoarjo harus Zero Stunting”, tegas Ainun.
Beragam upaya dilakukan agar tidak terjadi stunting misalnya, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kaum milenial (remaja) khususnya dan masyarakat umumnya dengan berkerjasama dengan Komisi IX DPR-RI dan BKKBN. Tindakan kuratif (pengobatan) maupun preventif (pencegahan) harus dilakukan secara komprehensif, masif dan bersama-sama.
“Kasus ini merupakan tanggung jawab kita bersama, jangan hanya tergantung pada tertentu saja. Kita lakukan bersama-sama secara komprehensif dan masif,” pinta Ainun.
Tambah Ainun, jika cenderung yang menjadikan stunting karena kekurangan gizi, pihaknya berkordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Apabila karena prasarana dan sarana, rumah tidak layak maka berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Cipta Karya untuk mensuport sarana apa yang diperlukan, tambanya.
Ada dua cara pendekatan penanganan stunting yaitu spesifik yang dilakukan oleh OPD-OPD teknis dan sensitif yakni proses preventif lebih pada tindakan pencegahan.
Ainun berharap, Sidoarjo harus “Zero Stunting”. “Mari kita bergandeng dan bekerjasama dengan OPD lain, untuk menurunkan angka stunting karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan mengkonsumsi makanan yang yang bergizi, bukan berarti harus mahal namun sehat.” Pungkasnya. (Zanuar).
