BANJARBARU-PW:Rakor Percepatan Pemulihan dan meminta izin bekerja membuka usaha serta Pendidikan dimasa pandemik Covid -19 Kota Banjarbaru belum menemui titik terang.
Sekdako Banjarbaru Said Abdullah bersama Tim Gugus tugas Covid -19 saat memimpin langsung Rakor tersebut menuturkan bahwa ini perlu segera kami tindaklanjuti karena apa banyaknya warga memiliki usaha di Banjarbaru meminta Izin
Sekda mengakui sering dirinya menerima WhatsApp dan telpon warga meminta ijin juga datang memohon.
Menyikapi hal tersebut didampingi Dandim Martapura, Kajari, Kadinkes Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan pertemuan sejumlah pemangku kepentingan sejumlah instansi terkait lingkup Pemerintah Banjarbaru
Saat ini Pemerintah dan Gugus tugas sementara tidak memberikan ijin apa tadi yang disampaikan pak Dandim dan Kajari tadi bahwa saat ini masih banyak warga tidak begitu disiplin dan kurang kesadaran pakai masker.
Juga dari Dinas Pendidikan meminta dimohonkanya sebagian ijin kepada Sekolah tatap muka meski batas waktu ada dan syarat dari menteri pendidikan sudah jelas, ungkap Sekda.
Said menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak bisa memberikan rekomendasi, terkait pernyataan dan paparan wakil Gugus tugas Letkol Arm Siswo Budiarto sesuai hasil data didapat dari Dinkes masih banyak penyebaran Covid di beberapa wilayah, apalagi perintah dari Tim Gugus tugas Pusat untuk sementara fokus pada penegakan disiplin kesehatan dan gencar pakai masker.
Menunggu SK dari pemerintah hasil rekomendasi dari Gugus tugas yang akan membentuk tim monitoring dilapangan, dapat dikatakan bisa baru diterbitkan.
Sementara itu Dandim 1006/ Mtp Letkol Arm Siswo Budiarto Wakil Gugus tugas mengatakan saya tidak bisa memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada warga izin usah termasuk dinas pendidikan.
Banjarbaru khususnya masih dipantau dan menjadi perhatian pemerintah delapan provinsi yang ada di Indonesia.
Mencegah terjadinya penularan virus Corona di lingkungan masyarakat, utamanya yang mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, saat ini pemerintah gencar melakukan penegakan protokol kesehatan, jadi alasan apapun tak mungkin rekomendasi di berikan, Tegas Dandim”
Juga lingkup pendidikan meski aturan dari Menteri Pendidikan terkait Sekolah tatap muka diinginkan sudah ada standar, siswo khawatir timbul kembali masalah yaitu kluster sekolah,” Tutupnya.(Mk-95).
