TARAKAN – PW: Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIII (Danlantamal) XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, S.E., M.Si. membuka acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik di Lantamal XIII TA. 2021 yang berlangsung di Lapangan Futsal Markas Komando (Mako) Lantamal XIII, Jl. Sei Ngingitan, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (30/03/21).
Kegiatan ini diselenggarakankan oleh Tim Sosialisasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik dari Staf Potensi Maritim (Spotmar) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) dibawah pimpinan Paban IV Kolonel Marinir Edi Prakoso, S.E. selaku Katim dan dihadiri oleh para Pejabat Utama Lantamal XIII, para Kasatker serta seluruh Prajurit dan PNS Lantamal XIII yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi TNI AL secara tepat serta melaksanakan pembenahan administrasi maupun penataan organisasi secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi TNI AL serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan tata kelola kepemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel yang dilaksanakan secara konseptual, gradual dan konstitusional yang meliputi aspek doktrin, struktur dan kultur serta mindset.
Danlantamal XIII dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa, agar seluruh personel Lantamal XIII dapat memahami dan melaksanakan Program Reformasi Birokrasi khususnya bidang pelayanan publik di lingkungan Lantamal XIII. Beliau juga berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan personel Lantamal XIII serta mampu mengaplikasikannya sebagai bekal dalam menghadapi dinamika tantangan di kedinasan.
Sementara dalam amanat Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto yang dibacakan oleh Katim Sosialisasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik menyampaikan bahwa, “kegiatan ini merupakan tindak lanjut program kerja sosialisasi pelayanan publik dalam rangka mendukung zona integritas TNI AL yang belum tercapai, guna mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) agar dapat memenuhi harapan masyarakat tentang pelayanan yang prima dan memuaskan”.
