Sumsel, PW: Komandan Korem ( Danrem) 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.IP, S.Sos mengikuti arahan Presiden RI tentang pengendalian Karhutla, senin (22/2/2021)
Kegiatan ini bertempat di Ruang Command Center Kantor Gubernur Prov.Sumsel Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,telah berlangsung Kegiatan Pengarahan Presiden RI tentang Pengendalian Karhutla Tahun 2021 yang di gelar secara virtual.
Turut hadir pada ararahan tersebut, Ir.H. Mawardi Yahya Wakil Gubernur Sumsel, Drs.M.Rum,SH,MH. Kajati Sumsel, Brigjen TNI.Jauhari Agus Suraji, S.IP, S.Sos. Danrem 044/Gapo, Kolonel Pnb Hermawan Widhianto SE.M.M Danlanud SMH, Nelson Firdaus Staf Ahli Gubernur Sumsel, Wibowo BPBD Prov. Sumsel, Jajat .S Dinas Kehutanan.
Persiden RI It H. Jojo Widodo pada arahannya menyampaikan, Terutama di daerah rawan karhutla agar siaga penanggulangan karhutla apabila telah ada titik-titik api yang masih kecil. Mengingatkan kita semua, meskipun saat ini dibeberapa daerah banjir dan longsor, kewaspadaan terhadap karhutla tidak boleh kendor, kita harapkan perencanaan yang matang, sinergi kuat, dan eksekusi lapangan yang efektif,”Tegas Presiden
Pada Februari ini, puncak karhutla akan terjadi di bulan Agustus dan September. Sehingga persiapan harus dimulai dari sekarang melalui tahap planning dan organisasi yang matang. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan para kepala daerah dan pihak terkait untuk memprioritaskan upaya pencegahan, dan jangan terlambat karena kalau sudah terlambat maka akan sulit. Managemen lapangan harus terkonsolidasi agar bisa tertangani segera. Semua harus digerakkan untuk mendeteksi dini, update informasi tiap hari, agar kondisi dilapangan terpantau tiap hari manfaatkan teknologi dan pengawasan dengan sistem dashboard,”jelasnya.
Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Kemudian memberikan edukasi ke masyarakat, perusahaan. Ajak tokoh agama, tokoh masyarakat juga akan bahaya karhutlah bagi kesehatan dan ekonomi. Cari solusi permanen untuk mencegah karhutlah di tahun-tahun selanjutnya. Harus ditata ulang kembali, cari solusi agar koorperasi dan masyarakat membuka lahan tidak dengan membakar lahan. Kemudian lakukan penataan ekosistem gambut terus dilakukan. Pastikan permukaan air tanah terjaga dalam kondisi yang tinggi buat banyak sumur bor, dan teknik pembasahan lainnya. Jangan biarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Jika ada titik api segera tangani,”imbuhnya.
Langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi dan dilakukan dengan tegas kepada siapapun kebakaran karhutla bagi perusahaan dan masyarakat sehingga ada efek jera. Baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,”arahan Presiden.
