Jakarta, PW: Dispen Kormar, TNI Angkatan Laut (Jakarta). Komandan Pasukan Marinir 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E., menghadiri Taklimat Awal Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut (Itjenal) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Agoes Soebekti, Mako Kormar, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/09/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Irjenal Laksamana Madya TNI Achmad Wibisono, S.E., CHRMP., dengan didampingi Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., serta dihadiri Wairjenal beserta tim, Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar), Kapuskesal, Kadispenal, Kadisinfolahtal, Ir Kormar, Ir Pasmar 1 para Asisten Pangkormar, Danlanmar Jakarta, Danrumkitalmar Cilandak, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Pangkormar menyampaikan bahwa pelaksanaan audit di lingkungan Kormar, Puskesal, Dispenal, dan Disinfolahtal merupakan bagian dari upaya memperoleh koreksi dan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program kerja. Pangkormar juga menyampaikan bahwa program kerja Korps Marinir Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai rencana, disertai evaluasi dan pelaporan secara tertulis kepada satuan atas dalam hal ini Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Laut.
Pada kesempatan tersebut, Pangkormar menekankan kepada seluruh pejabat di jajaran Korps Marinir agar melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Tim Audit secara optimal. Kegiatan audit diharapkan menjadi sarana komunikasi dua arah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan sekaligus menemukan solusi sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.
Sementara itu, Irjenal menjelaskan bahwa audit kinerja menilai pengelolaan keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E), dengan berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI). Audit mencakup aspek regulasi dan perencanaan, penatausahaan dan pengelolaan data, pengadaan barang/jasa, BMN, sistem informasi terintegrasi, serta pembangunan zona integritas reformasi birokrasi.
