Satgas MTF TNI merupakan duta PBB, Bangsa Indonesia, dan TNI yang berpegang teguh pada nilai-nilai inti dan kompetensi PBB (UN Core values and competencies), menjunjung tinggi hukum nasional maupun internasional, bahkan tunduk kepada hukum yang secara khusus diberlakukan untuk TNI. Sebagai Peacekeeper dituntut memberikan yang terbaik, standar tinggi dalam integritas, serta tidak melanggar hukum, kode etik, disiplin dan tata tertib. Pelanggaran yang berpotensi terjadi di daerah misi diantaranya membeli, menjual, menyimpan, memiliki, dan membawa barang terlarang seperti senjata api, munisi, satwa yang dilindungi, dll. Cegah pelanggaran tersebut, Satgas menerapkan pembinaan personel (binpers) fungsi komando (BFK).
BFK mempunyai sasaran manusia sebagai salah satu fungsi organik militer dari tingkat terendah. Keberhasilan implementasi BFK sangat tergantung pada kepedulian atasan-bawahan terhadap diri sendiri, bawahan, atasan, lingkungan kerja, dan organisasi. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengintensifkan jam Komandan, Palaksa, Kadep, Kadiv, dan kepala bagian, menggalakkan penyuluhan hukum dan intelijen termasuk materi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Aturan Kepemilikan dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, serta Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menggiatkan pemeriksaan dan sidak, melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat terhadap personel yang keluar kapal, serta pengecekan secara detail terhadap isi tas/koper/barang bawaan personel keluar masuk kapal. Selain itu diberlakukan reward and punishment secara proporsional, serta penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Langkah preventif Satgas dalam mencegah pelanggaran di daerah misi merupakan implementasi perintah Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai wujud komitmen dalam menjaga kehormatan dan nama baik TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara di kancah internasional”, tegas Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.
