Labuha, PW. Tak usai berkahir Dialog Public yang di selenggarakan Barisan Muda Salawaku (BMS) dibawa atap Caffe Fatima. Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Teman: “Potret 100 Hari Kerja Usman Basam, kini berlangsung dapat di bubarkan tim covid 19. Selasa, 07/09/2021.
Padahal, Dialog Public saat berlangsung telah di buka dengan resmi Sekda Halsel, Maslan Hi Hasan. (Istimewa), mewakili H. Usman Sidik (Bupati) Kabupaten Halmahera Selatan, yang tak sempat Berkenan hadir pada dialog resmi yang dilaksanakan Barisan Muda Salawaku.
Pembubaran Dialog tersebut, saat Salah seorang narasumber, Husen Said MM. MSi. Diberikan Kesempatan bernarasi, tanggap tema potret 100 hari Kerja Usman Basam, yang diringkas singkat bahasanya pada dialog tersebut, Mengatakan.
“Takutnya smart city ini akan menguras anggaran, kalau bukan menambah hutan daerah sudah tentu aset daerah yang menjadi sasaran. Seandainya kalau pa bupati berkenan sempat hadir, saya mau tanyakan terkait dengan pagu anggarannya dapat dari mana. Dan Kalau DPRD ada, saya mau tanyakan RPJMD suda selesai apa belum, Jelsanya.
Saat mikrofon diterima narasumber keempat, seorang praktisi hukum (Bambang J. Sangaji SH.), tak lama kemudian kehadiran Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik, Beranjak Jumpai caffe Fatima di tengah Dialog berlansung, dan merasa tersinggung, narasi yang di sampaikan Husen Said MM. MSi.
“Saya hadir di sini karna diskusinya menarik. Namun, mengenai anggaran tuju terliun saya tidak pernah menyebut persoalan anggaran itu saya yang datangkan, saya mengatakan daerah ini hanya disiapkan tuju triliun untuk satu periodi. Jadi, jangan persoalan sentimen dan dendam terhadap saya anda mengatakan pada dialog ini tidak memfokus pada tema smart city-nya. Tanggap bupati H. Usman Sidik.
Saat awak media Mengkonfirmasi terpisah Ketua GMNI. Cabang Halsel, tanggap from pembubaran dialog berlangsung. Alfian Yunus Tuisan. Mengatakan.
“Kalau kami selaku pimpinan cabang GMNI, merasa tindakan yang di buat di ruang publik oleh pak bupati tidak etis, karna mengingat beliau ini adalah seorang pejabat pemerintah daerah setidaknya jangan langsung ambil langka masuk untuk ikut berbicara di kegiatan dialog tanpa ada konfirmasi dari pihak panitia apalagi moderator sebagai pengiring diskusi berlansung.
Alfian Yunus juga mengatkan, kami sepakat apa yang menjadi hak pa bupati H. Usman Sidik. Namun, cara mainnya tidak seperti itu saat dialog berjalan.
“saya sepakat pak bupati bisa marah, karna apa yg di sampaikan oleh salah satu pembicara dialog tidak seperti yang di buat oleh pemerintah, tapi ingat cara main pemerintah juga ada aturan hukumnya bukan langsung masuk tengah marah-marah dan melibatkan unsur ancaman ini akan berakibat tidak sehat terhadap ruang kebebasan berpendapat kita di ruang publik.
Lanjut, Alfian Y., Jika memang pak bupati tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pembicara dialog maka setidaknya selesaikan secara baik baik dan beretika, bukan membatalkan kegiatan dialog tersebut dengan dalih covid 19 dan waktu terbatas PPKM. Tutupnya. @/ wan
