BANDUNG, JABAR—PW. Polda Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program penanaman jagung berbasis kolaborasi lintas sektor.
Hingga Kamis (9/4/2026), realisasi penanaman telah mencapai 9.147,02 hektare dari total potensi lahan seluas 21.008 hektare.
Program ini tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga membangun sistem terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, hingga jaminan pasar bagi para petani. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Fadly Samad, menegaskan bahwa program ini merupakan gerakan nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal.Hingga saat ini, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektare dan akan terus kami perluas karena potensi lahan masih sangat besar,” ujarnya.
Dari sisi hasil, program ini mencatat capaian signifikan.
Sebanyak 3.700,13 ton jagung telah diserap oleh Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah, sementara 75.066 ton lainnya terserap oleh industri pakan ternak. Hal ini memberikan kepastian pasar serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Didampingi Kabagbinkar, Condro Sasongko, Fadly menambahkan bahwa kolaborasi dengan sektor industri menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
“Serapan ke pabrik pakan sangat penting agar hasil panen petani terserap maksimal dan harga tetap stabil, sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga,” jelasnya.
Keberhasilan program ini juga ditopang pendekatan “Keroyok Bareng Rame-Rame” melalui program “1 Desa 1 Hektare”, yang mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kurang produktif milik Perhutani dan PTPN melalui skema pinjam pakai yang legal dan terstruktur.
Dalam hal permodalan, Polda Jabar mengandalkan tiga pilar utama, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi Polri (Primkoppol), serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mitra. Skema ini dinilai efektif karena tidak membebani anggaran internal sekaligus memberikan kemudahan akses bagi petani.
Antusiasme masyarakat pun tinggi.
Dari 498 petani yang diajukan untuk mendapatkan KUR, sebanyak 406 petani telah berhasil mencairkan dana. Selain itu, 82 petani mendapatkan dukungan melalui KUR Primkoppol dan 9 petani lainnya melalui skema non-Himbara.
“Ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap sistem yang kita bangun. Petani kita dampingi, lahan disiapkan, dan pasar dijamin, sehingga tidak ada kendala dalam produksi,” tegas Fadly.
Melalui capaian ini, Polda Jabar berharap model kolaboratif yang telah berjalan dapat menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan swasembada jagung yang berkelanjutan serta memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan.***
Penulis: FAI
