TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Tiakur, Kamis (30/10/2025). Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Daud Reimialy, mewakili Bupati MBD, menjelaskan Musrenbang kali ini memiliki makna penting sebagai titik awal tahapan pembangunan jangka panjang daerah periode 2025-2045. “Tahun ini merupakan tahap pertama periode 2025-2029, yaitu penguatan fondasi transformasi,” ujar Reimialy dalam sambutannya.
Musrenbang diselenggarakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forum pengambilan keputusan dengan pendekatan partisipatif ini bertujuan menggali ide dan gagasan dari masyarakat untuk menghasilkan usulan terbaik sebagai pedoman penyusunan RPJMD.
Reimialy menyampaikan beberapa tantangan pembangunan yang harus dihadapi lima tahun ke depan, di antaranya tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dasar yang masih terbatas, kesejahteraan ekonomi daerah, ketahanan energi dan pangan, hingga reformasi birokrasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemkab MBD menetapkan sembilan isu strategis, termasuk penanggulangan kemiskinan, konektivitas dan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta pembangunan perbatasan. Penyesuaian anggaran menjadi perhatian khusus mengingat efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Reimialy mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian belanja dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen, membatasi belanja honorarium, serta memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
“Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mengalami penurunan signifikan sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Hal ini akan berdampak pada program pembangunan, sehingga program di tahun 2026 harus dilihat sebaik-baiknya untuk menjawab kebutuhan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Reimialy juga mengingatkan pentingnya mendukung program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, energi, dan air, penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini merupakan tugas bersama yang harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan kerja nyata secara terstruktur, terukur, terarah, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Capaian indikator makro Kabupaten MBD tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa bijih logam naik dari 4,42 persen pada 2023 menjadi 5,91 persen pada 2024. Tingkat kemiskinan turun dari 28,78 persen menjadi 27,95 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 66,71 menjadi 67,68. Indeks Gini juga turun dari 0,191 menjadi 0,177.
Visi pembangunan MBD untuk lima tahun ke depan adalah “Terwujudnya Maluku Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal pada Pulau dan Gugusan Kepulauan dalam Bingkai NKRI”. Tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan sebagai “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Menuju MBD Maju, Unggul, dan Berkelanjutan”.
Empat prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar desa dan pulau, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi unggulan lokal, serta peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Saya minta semua pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta seluruh stakeholder berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif, dan inovatif. Mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, akuntabel, dan terarah,” kata Reimialy.
Pj. Sekda menekankan perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Karena itu, Musrenbang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melibatkan semua komponen untuk mengakselerasi implementasi program prioritas daerah sehingga tercipta sinergitas dan kolaborasi antarperangkat daerah.
Reimialy menutup sambutannya dengan harapan agar hasil Musrenbang membawa dampak positif bagi pembangunan MBD di masa mendatang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (PW-19)
