TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Wacana pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendapat sambutan positif dari masyarakat perbatasan, khususnya di Kecamatan Wetar Barat. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk memperkuat pengawasan wilayah serta mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Camat Wetar Barat, Frangky Nahakwain, menyatakan dukungan tersebut saat menghadiri pertemuan antara Pemerintah Kabupaten MBD dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku yang digelar di ruang kerja Bupati MBD pada Rabu, (7/5)
“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran Pos Imigrasi di Pulau Lirang akan memperkuat kehadiran negara di perbatasan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Nahakwain.
Ia mengungkapkan, saat ini fasilitas negara seperti imigrasi, karantina, bea cukai, dan pengamanan belum tersedia di Desa Ustutun, Pulau Lirang—wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Atauro, Timor Leste. Sebaliknya, di pihak Timor Leste, seluruh fasilitas tersebut sudah tersedia lengkap.
“Di Atauro Timor Leste semuanya lengkap, sedangkan di Lirang Indonesia justru belum ada. Ini menjadi keprihatinan bersama,” tuturnya.
Nahakwain menjelaskan, hubungan sosial antara warga Wetar dan Atauro sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Timor Leste. Hubungan kekeluargaan, perdagangan tradisional, hingga akses layanan kesehatan telah menciptakan arus keluar-masuk barang dan orang yang tinggi.
“Jarak antara Lirang dan Atauro hanya 15 menit dengan speedboat. Arus orang dan barang sangat intens. Bahkan, pasien dari Wetar juga kadang dirujuk ke Atauro karena alasan kemanusiaan,” katanya.
Karena itu, ia berharap pembangunan Pos Imigrasi dapat segera direalisasikan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta memperkuat kehadiran negara di titik terluar perbatasan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa usulan pembentukan Pos Imigrasi akan segera ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Kami akan menyesuaikan dengan agenda Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang direncanakan akan berkunjung ke MBD untuk melakukan launching TPI dan Pos Imigrasi, sekaligus menerima hibah lahan dari Pemkab MBD,” jelasnya.
Rencana ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perbatasan negara sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah terluar melalui pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis kebutuhan masyarakat. (TIM -19)
