Sidoarjo.PW-kebijakan Pemkab dengan membagikan Sound System gratis sebanyak 8.820 unit perangkat sound system portable (penata suara praktis)
ke-seluruh RT-RT se-kabupaten Sidorjo smakin mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Pembagian sound system gratis yang beberapa hari lalu dibagikan di Mall Pelayanan Publik dan Di salah satu Kecamatan Taman, dianggap sebagai suatu hal yang sia-sia atau pemborosan anggaran APBD.
Hal itu diutarakan beberapa tokoh masyarakat, diantaranya sebut saja Suryanto tokoh LSM gaek.
“Terkait dengan telah diserahkannya bantuan Sound sistem kepada RT kami dari lembaga kontrol akan melakukan investigasi atau meminta klarifikasi kepada Instansi terkait. Siapa penyedianya? Dan merk sound itu apakah satu produk yang sama apa tidak? Nah dari situlah nanti kami akan turun juga ke masing-masing RT, apakah benar
bantuan itu sangat dibutuhkan atau dipaksakan”. Jelas Cak Sur, panggilan akrabnya.
Masih menurutnya, dia menduga kebijakan bagi-bagi sound tersebut merupakan objek untuk mencari keuntungan dari pihak pihak tertentu.
“Dan dari sekian alat Sound Sistem yang sudah dibagikan di beberapa RT ini nggak menutup kemungkinan RT akan mengembalikan dari pada nanti mereka akan terjerat hukum atau setidaknya mereka tidak mau berurusan dengan hukum walaupun hanya sebagai saksi.”cetusnya.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Isdianto atau yang akrab dioanggil Cak Tole.
“Kami dari PAKSI (pemuda anti korupsi) akan menyikapi hal tersebut karena yang jelas antara kebutuhan dengan apa yang yang diberikan itu jelas tidak setimpal. Jadi kebutuhan untuk RT ini sebenarnya tidak hanya itu lebih baik atau seyogyanya Anggaran itu dialihkan ke yang lain yang lebih berguna atau yang lebih dibutuhkan oleh Rukun Tetangga (RT). Pembagian sound itu terkesan seakan dipaksakan, karena ada kepentingan untuk 2024.”ungkapnya.
Hal senada juga di ungkapkan oleh Tokoh masyarakat Sujani yang juga koordinator Grup Wag Ruang Publik Sidoarjo (RPS).
“Pembelian Sound itu menggunakan dana APBD. Daripada dibelikan Sound System akan lebih tepat jika dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perlindungan jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi UMKM, dan lain-lain,” Ujar dia yang biasa dipanggil Bupati swasta Sidoarjo kepada awak media.
“Saya kira di lingkungan RT se-Kabupaten Sidoarjo banyak warga yang memiliki sound system. Terlebih untuk menunjang kegiatan masyarakat di lingkungan RT. Seperti kegiatan keagamaan dan lainnya, rata-rata sudah punya Sound system” Ujarnya lagi.
“Saya berharap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum membuat program atau kebijakan, agar program atau kebijakan tersebut tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo.” Pungkas Sujani.
Perlu diketahui, untuk pengadaan paket sound system portable tersebut, Pemkab Sidoarjo melalui Satker Setda menganggarkan Rp.16,758 miliar yang bersumber dari dana APBD 2023.(znr)
