Pangkoarmada II Ikuti Rakor Renaku II UO TNI AL Tahun 2020

Surabaya, PW: Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan didampingi Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Dafit Santoso serta para Asisten dan Komandan Satuan jajaran Koarmada II, mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan (Rakor Renaku) II Unit Organisasi (UO) TNI AL Tahun 2020 yang dilangsungkan secara virtual bertempat di lounge Majapahit pada Rabu (02/12).

Rakor Renaku II UO TNI AL tahun 2020 yang digelar di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, dibuka secara  langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Dalam sambutannya Kasal menyampaikan bahwa kebijakan stabilitas Polhukhankam tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19.

Selain itu juga untuk mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (Law and Order), serta mendukung penguatan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan juga peningkatan operasi militer selain perang (OMSP), penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Laksamana TNI Yudo Margono juga menjelaskan tentang arahan kebijakan pembangunan TNI AL. Diantaranya melaksanakan penyediaan personel sesuai kebutuhan organisasi, validasi organisasi dengan melakukan gelar pangkalan sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah “Indonesia Sentris”, pemenuhan Alutsista, dan kesiapan operasional khususnya di daerah operasi dengan tempo operasi yang tinggi.

Di akhir amanatnya Kasal menekankan untuk memahami dan mengimplementasikan pengelolaan anggaran sesuai peraturan, yang difokuskan pada penggunaan anggaran sesuai skala prioritas, pembangunan dan pengadaan Alutsista yang tepat sasaran, monitor dan laporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan kontinu, tuntaskan tindak lanjut hasil temuan wasrik BPK dan jajaran Inspektorat serta tingkatkan hasil pelaksanaan agenda Reformasi Birokasi dan raih predikat Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi Satker-satker TNI AL.

Related posts