Kota Sorong (13/1) PW: Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong hari ini mengadakan silahturahmi bersama insan Pers yang ada di wilayah Kota Sorong. Silahturahmi yang dikemas dalam bentuk coffee morning tersebut di hadiri Direktur Poltekpel Sorong Capt. Wisnu Risianto MM bersama para pejabat di lingkungan Poltekpel Sorong.
Kepala Poltekpel Sorong dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa Poltekpel merupakan lembaga baru walaupun pada dasarnya merupakan hasil peningkatan dari BP2IP. Namun Capt Wisnu secara terbuka mengakui jika dalam aktifitasnya masih membutuhkan banyak mahasiswa maupun mahasiswi pelayaran.
“Mahasiswa dan mahasiswi di Poltekpel Sorong saat ini kurang, sehingga diharapkan kedepannya akan banyak putra putri yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua untuk dapat melanjutkan pendidikan disini. Kami juga sangat berharap agar dapat di isi oleh putra putri yang merupakan orang asli dari tanah Papua. Oleh sebab itu 2021 ini, akan lebih memprioritaskan putra putri asli Papua”, jelas Capt Wisnu..
Ketua PWI Sorong Raya Lexi Sitanala pada kesempatan tersebut sangat mendukung keberadaan Poltekpel Sorong. Dan dengan fungsi dan tugasnya, media akan mengawal setiap program yang ada. “Kami sebagai insan Pers berkewajiban mengangkat atau mempublikasikan program dari Poltekpel Sorong dan itu tidak bisa ditawar yaitu sosialisasi dan publikasi yang lebih gencar”, ujar Lexi..
Melanjutkan penjelasan Kepala Poltekpel Sorong, Agus Pramono SH MM selaku Kabag Keuangan Umum dan Kerjasama mengakui bahwa Poltekpel Sorong memang selama ini kurang dalam mensosialisasikan keberadaan serta program Poltekpel Sorong ke masyarakat. “Padahal saat ini Poltekpel Sorong mulai memprogramkan pembibitan bagi para mahasiswa. Nantinya mereka akan langsung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)”, jelasnya.
Capt Muhammad Syafril Sanusi M.Pd yang merupakan Wakil Direktur III juga menuturkan jika untuk saat ini keikutsertaan putra putri Papua dalam mengenyam pendidikan di Poltekpel Sorong sangat kurang. “Sangat kurang jika dibandingkan pada saat Poltekpel masih bernama BP2IP Sorong”, ujar Capt Syafril.
Dijelaskannya bahwa kendala pertamanya adalah biaya. Jika sampai pada tahun 2016 lalu saat masih BP2IP, biaya pendidikannya itu gratis. “Dulu saat masih berstatus BP2IP, biaya pendidikannya itu grat5. Namun saat ini sudah berbayar dan itu merupakan kendala yang sangat serius. Dan kedua, sinergitas antara Poltekpel Sorong dan Pemerintah Daerah itu belum terjalin dengan baik”, imbuhnya.
//Jacob Sumampouw
