Tiakur, Pelopor Wiratama – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyelenggarakan simulasi dan pendampingan penyusunan kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bendahara OPD, kecamatan, dan kelurahan. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, (21/8/2024), di ruang rapat BKAD Kabupaten MBD ini diprakarsai oleh Sekretaris BKAD Kabupaten MBD, Damaris T. Labiran, yang juga merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Asisten III Setda Kabupaten MBD, Yafet Lelatobur, menekankan bahwa simulasi ini merupakan langkah penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kelengkapan dokumen SPJ. Menurutnya, dokumen-dokumen ini merupakan fondasi bagi kualitas laporan keuangan dan transparansi anggaran. “Dengan dokumentasi yang lengkap dan akurat, kita dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” ujar Yafet.
Yafet menambahkan bahwa simulasi ini dirancang untuk memberikan gambaran praktis mengenai cara melengkapi dokumen sesuai prosedur yang berlaku. “Pendampingan penyusunan dokumen SPJ terhadap PPK OPD adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Kami percaya bahwa keterlibatan aktif Anda akan sangat berkontribusi terhadap keberhasilan acara ini,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara bendahara OPD dan PPK OPD dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen SPJ. “Acara ini tidak hanya sekadar simulasi, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat OPD,” tutup Yafet.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis para peserta dalam menyusun dan mengecek dokumen SPJ, serta menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar OPD di Kabupaten Maluku Barat Daya.(PW. 19)
