Kota Sorong PW- Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau MM prihatin terhadap masyarakat Kota Sorong. Dimana dalam beberapa hari terakhir, di beberapa titik yang ada di Kota Sorong terkena dampak bencana banjir. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga aliran air yang berasal dari gunung dan bukit mengalir cukup deras.
Banjir tersebut di perparah, karena air laut yang juga sedang kondisi pasang (naik). Sehingga air tidak bisa mengalir lancar dan menyebabkan banjir di beberapa titik di Kota Sorong. Menyikapi hal ini, Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau MM mengadakan rapat dengan pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan banjir di Kota Sorong.
Rapat tersebut di hadiri oleh pihak Pemerintah Kota Sorong, DPRD Kota Sorong dan Satuan Kerja Wilayah II Sorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII. H Taslim yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong mengatakan jika dari rapat koordinasi yang dilakukan, di sepakati akan di bentuk tim.
Dikatakan H Taslim, tim akan mengerjakan pekerjaan yang di anggap mendesak dan akan di tangani satu persatu melalui koordinasi dengan pihak terkait. Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong Aguste Sagrim menyampaikan jika hari jumat ini, tim akan mulai bergerak. “Hari Jumat, tim akan bergerak dan akan fokus di 1 lokasi. Disana akan di cek permasalahannya dimana”, terang Aguste Sagrim.
“Nantinya akan di koordinasikan. Kota kerja apa, Provinsi kerja apa dan balai kerja apa. Kemudian Program dan anggaran nanti ikut”, tambah Aguste Sagrim. Penyampaian senada dikatakan Kadis PU Kota Sorong Jalpin Sinaga. “Tetap koordinasi antara Pemkot, Provinsi dan Balai. Hal ini untuk mengurangi dampak banjir. Karena kalau menyetop banjir tidak akan bisa”, ungkap Jalpin Sinaga.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau MM menjelaskan jika dirinya baru selesai melaksanakan rapat bersama balai jalan. Dan informasi yang disampaikan bahwa mulai dari kilometer 0 sampai kilometer 6, itu merupakan wilayah kerja dari Provinsi yaitu Gubernur. Sedangkan dari kilometer 6 sampai kilometer 18, itu wilayah kerja Presiden melalui Kementerian PUPR.
“Jadi ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Presiden, ada yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan ada yang menjadi tanggung jawab Wali Kota. Beberapa titik terdampak banjir, merupakan tanggung jawab Provinsi atau Gubernur. Namun pada kenyataannya, Wali Kota yang di caci maki atau disalahkan”, ujar Wali Kota.
“Staf yang membantu Gubernur, dimohon agar memberikan masukan yang baik dan nantinya dapat mengambil keputusan untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Sebelum turun, saya tidak mau meninggalkan masalah. Banjir di Kota Sorong bukan salah Wali Kota, mohon maaf masyarakat Kota Sorong. Tetapi tanggung jawab Provinsi”, tandas Wali Kota.
Setelah rapat selesai, pihak Satuan Kerja Wilayah II Sorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII belum bersedia memberikan tanggapan.
*Jacob Sumampouw
