Sorong. Aslog Danpasmar 3 Letkol Mar Wahyu Widodo, M.Tr.Opsla., menghadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Antares Hall, Prime Hotel Vega Sorong, Jl. Frans Kasiepo, Malaingkedi, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Senin (15/09/2025).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I DPRD Anneke L. Makatuuk, SE., serta Wakil Ketua II DPRD Fredik F.A. Marlisa, ST. Adapun agenda utama yang dibahas dalam rapat kali ini meliputi :
1. Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dan Rekomendasi LHP BPK RI.
2. Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.
3. Persetujuan dan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan Sekretaris DPRD, penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi, serta penandatanganan dan penyerahan Berita Acara hasil rapat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kepercayaan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Rapat Paripurna yang bersifat terbuka untuk umum ini turut dihadiri oleh Forkopimda Papua Barat Daya, TNI-Polri, pejabat pemerintahan daerah, tokoh adat, masyarakat, serta para undangan lainnya. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan sinergitas antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah.
Kehadiran Aslog Danpasmar 3 dalam forum tersebut merupakan wujud nyata komitmen Korps Marinir TNI AL dalam menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah daerah, serta mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada pembangunan nasional di wilayah Papua Barat Daya.
