SBB – Senin, 23 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pengembangan ekonomi dan investasi di wilayah Provinsi Maluku, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
bersama Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Addy Sumitro Tambunan, M.Si., dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Maluku Marsma TNI Harys Soeryo Mahhendro, M.M.
Rombongan Gubernur tiba di pelabuhan veri desa waipirit , Kecamatan Kairatu, dan disambut secara resmi oleh Bupati SBB Ir. Asri Arman, M.T., Wakil Bupati Selfinus Kainama, S.Pd., Dandim 1513/SBB Letkol Inf. Rudolf Gleend Paulus, Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten SBB.
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada peninjauan langsung operasional pabrik PT. Spice Islands Maluku (SIM) yang berlokasi di Desa Hatusua.
PT SIM adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan tanaman pisang abaka, sebuah komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.
Setibanya di lokasi, rombongan gubernur disambut oleh pimpinan PT. Spice Islands Maluku, Bapak Eko Anshary.
Dalam paparannya di hadapan para pejabat tinggi daerah dan aparat keamanan, Eko menjelaskan bahwa perusahaan telah memulai investasi di wilayah Maluku sejak tahun 2018.
Kantor pusat PT. SIM berada di Jakarta Selatan, dan lokasi kebun tersebar di enam desa yakni Hatusua, Lohiatala, Waisamu, Nuruwe, Eti, dan Kawa.
Dari total izin lahan seluas 2.484,04 hektare, hingga tahun 2025 ini baru sekitar 585,41 hektare (sekitar 24%) yang telah digarap dan ditanami.
Sejak memulai aktivitas tanam di akhir 2019 dan memulai produksi pada 2024, perusahaan baru dapat memproduksi 5-6 ton serat pisang abaka per hari.
Pada tahun 2023, PT SIM membangun pabrik pengolahan dengan kapasitas 1 ton per jam. Hingga Juni 2025, perusahaan telah memproduksi 29 ton serat kering yang telah dipasarkan ke Palembang, Sumatera Selatan, dengan nilai penjualan sebesar Rp 880 juta.
Dalam presentasinya, Eko juga menyampaikan bahwa perusahaan telah mempekerjakan 475 tenaga kerja lokal dan total investasi yang telah digelontorkan mencapai lebih dari Rp 550 miliar.
Menurut Eko Anshary, salah satu tantangan utama yang kini dihadapi adalah sengketa lahan yang berkepanjangan di dua lokasi utama:
Kairatu Estate (Kecamatan Kairatu Barat) – Sengketa antara Desa Waisamu dan Desa Nuruwe yang melibatkan potensi lahan seluas 304 hektare akibat belum jelasnya tapal batas desa.
Kawah Estate (Kecamatan Seram Barat) – Perselisihan antara Desa Kawah dan Desa Eti, khususnya Dusun Pelita Jaya, yang mencakup lahan seluas 251 hektare.
Akibat dari konflik tersebut, perusahaan memutuskan menghentikan sebagian besar kegiatan operasional dan merumahkan sebagian besar karyawan.
Hal ini menjadi kekhawatiran utama mengingat rencana ekspansi dan pembangunan pabrik baru yang telah disiapkan sebelumnya.
“Apabila persoalan ini dapat diselesaikan, perusahaan siap memperluas lahan tanam, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” tegas Eko.
Bupati SBB Ir. Asri Arman dalam sambutannya menyatakan bahwa kunjungan Gubernur Maluku dan para pejabat tinggi TNI-Polri ini bukanlah sekadar kegiatan seremonial,
melainkan sebagai bentuk nyata penguatan koordinasi vertikal dan keterlibatan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi serta menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Ini bukan kunjungan biasa. Ini bentuk konkret sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif,” ujar Bupati.
Dalam arahannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan PT. Spice Islands Maluku yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku.
“Yang kita lihat hari ini adalah bukti bahwa kekayaan alam Maluku bisa diolah dan dimanfaatkan secara maksimal.
Serat dari pisang abaka ini bisa menjadi produk unggulan ekspor, dan yang lebih penting bisa menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat.
“Kita harus mendorong investasi di Maluku. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan semua pihak, dari masyarakat, tokoh adat, hingga pihak keamanan,” tegas Gubernur.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung terbuka dan hangat. Ketua BPD Desa Eti, Lesi Tehuteru, menyampaikan mendukung atas keberadaan PT SIM menurutnya sudah sepenuhnya legal dari sisi administrasi di wilayah Desa Eti.
Kami akan mendampingi Bapak Gubernur, Pangdam, dan Kapolda untuk membantu penyelesaian permasalahan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Hatusua menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan PT SIM. karena “99 persen warga kami mendukung perusahaan ini karena kami sudah merasakan manfaatnya secara langsung. Tolong bantu kami agar kegiatan bisa dilanjutkan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Ibu Mei, salah satu karyawan yang dirumahkan, juga menyampaikan keluhan dan harapannya agar perusahaan dapat kembali beroperasi. “Kami kecewa karena dirumahkan. Kami harap Bapak Gubernur bisa mencarikan solusi agar kami bisa bekerja kembali,” katanya dengan penuh harap.
Menanggapi seluruh aspirasi, Gubernur Maluku menegaskan bahwa saat ini ada dua masalah besar yang harus segera diselesaikan, yakni nasib karyawan yang dirumahkan dan persoalan sengketa lahan.
Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri, mengutamakan dialog, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menghambat pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin investasi yang baik ini terhenti hanya karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah,” tambahnya.
Kunjungan kerja Gubernur dan rombongan diharapkan menjadi titik balik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat investasi dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memberikan dukungan penuh terhadap investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, PT. Spice Islands Maluku juga diharapkan terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat lokal serta memenuhi segala ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
Dengan kerja sama semua pihak, bukan tidak mungkin Maluku — khususnya Kabupaten SBB — akan menjadi pusat pengolahan pisang abaka nasional, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional, seperti ke China dan Eropa.
“Kemajuan Maluku bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Jika ada semangat bersama, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan.”@dy
