TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Maluku Barat Daya resmi beroperasi pada Senin (24/2/). Program yang merupakan implementasi dari gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto ini langsung menghadapi beberapa kendala teknis di lapangan.
“Saya kesulitan mendapatkan bahan baku, terutama buah, karena masalah transportasi dan pasar yang kurang aktif,” ungkap Jeni, salah satu pengelola Dapur Sehat kepada pelopor..
Di hari perdana, program ini berhasil melayani 3.487 siswa dari 19 lembaga pendidikan di tiga wilayah—Tiakur, Kaiwatu, dan Wakarleli—meliputi jenjang PAUD hingga SMA. Namun, keterbatasan armada transportasi menyebabkan distribusi harus dilakukan dalam dua tahap: pukul 09.00 WIT untuk PAUD/TK/SD dan pukul 11.00 WIT untuk SMP/SMA/SMK.
Permasalahan distribusi ini berdampak pada siswa yang bersekolah pada shift siang yang tidak mendapatkan jatah MBG. pelopor mencatat, tidak ada keterangan resmi dari pihak SPPG mengenai solusi untuk mengatasi kesenjangan ini.
“Harapan saya ke depan, pemerintah bisa menghidupkan pasar kita agar tidak kesulitan mencari bahan baku. Ini juga akan sangat membantu perekonomian masyarakat,” tambah Jeni.
Program Dapur Sehat, yang telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun, menargetkan 19,47 juta penerima manfaat secara nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.
Meski mendapat sambutan positif dari masyarakat, implementasi di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya menunjukkan tantangan logistik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek revitalisasi pasar lokal dan penguatan infrastruktur transportasi. (PW.19)
