JAKARTA, peloporwiratama.co.id – Benyamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwarday Kilikily resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (20/2).
Pelantikan Benyamin-Ary dilaksanakan bersamaan dengan 481 kepala daerah lainnya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Februari 2024. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3/1719 tahun 2025.
Prosesi pelantikan diawali dengan kirab dari silang Monas menuju Istana Merdeka. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa momen ini merupakan sejarah pertama di Indonesia.
“Ini menunjukkan kepada kita betapa besar bangsa kita dan memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga mengingatkan seluruh kepala daerah terpilih tentang tanggung jawab mereka. “Saya ingatkan saudara dipilih rakyat, maka saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, karena itu adalah tugas kita,” tegasnya.
Dari 481 kepala daerah yang dilantik, terdapat 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 walikota, dan 85 wakil walikota. Khusus untuk wilayah Maluku, Presiden melantik 10 pasangan kepala daerah kabupaten/kota.
Selain Benyamin-Ary dari Maluku Barat Daya, kepala daerah Maluku lainnya yang dilantik adalah La Hamidi-Gerson Eliaser Selsily (Buru Selatan), Timotius Kaidel-Mohamad Djumpa (Kabupaten Aru), Ricky Jauwerissa-Juliana Chatarina Ratuanak (Kabupaten Tanimbar), dan Bodewin Melkias Wattimena-Ely Toisutta (Kota Ambon).
Kepala daerah terpilih lainnya yakni Akhmad Yani Renuat-Amir Rumra (Kota Tual), Zulkarnain Awat Amir-Mario Lawalata (Maluku Tengah), Muhammad Thaher Hanubun-Charlos Viali Rahantoknam (Maluku Tenggara), Asri Arman-Selfinus Kainama (Seram Bagian Barat), dan Fachri Husni Alkatiri-Muhammad Miftah Toha (Seram Bagian Timur).
Sementara itu, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru masih tertunda karena proses yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. (PW.19)
