TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (13/2/2025). Di ruang rapat Komisi II DPRD. Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.30 WIT ini membahas berbagai permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten MBD.
“Kita akan telusuri persoalan Rumah Sakit Pratama Letwurung yang mendapat sanksi dari kementerian. Masyarakat mempertanyakan bangunan besar yang kini justru menjadi tempat hewan,” kata Ketua Komisi II DPRD MBD, Remon Amtu.
“Karena pada prinsipnya tidak mungkin tikus di dalam lumbung padi kita bakar lumbungnya pak pasti kita cari tikusnya,”ujar Amtu menganalogikan.
Persoalan serius terungkap di Pulau Wetar, di mana warga terpaksa berobat ke Timor Leste menggunakan helikopter. “Ada kasus pasien yang menghembuskan nafas terakhir di Atauru. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi masalah fasilitas kesehatan,” Meski saya bukan orang Wetar, ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Amtu.
Terkait RSUD Tiakur, Amtu menyoroti tidak adanya petugas keamanan dalam hal ini Security yang mengakibatkan rumah sakit tidak terkontrol dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan jam besuk untuk kenyamanan pasien.
Komisi II DPRD MBD berkomitmen mencari solusi bersama Dinas Kesehatan. “Dengan kewenangan masing-masing, kami di Komisi II akan berupaya maksimal mengatasi persoalan ini,” kata Amtu.
Anggota Fraksi Cahaya, Anton Lowatu, mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat di Puskesmas Letti. Pasien yang datang berobat justru diminta membeli obat sendiri. “Bahkan saat pasien kritis membutuhkan infus dan PLN mati, keluarga pasien diminta menanggung biaya minyak,” tuturnya.
Roy Mesdila dari Fraksi Merah Putih menyoroti kurangnya tenaga dokter spesialis di RSUD Tiakur, terutama spesialis anak serta kebidanan dan kandungan. Ia juga mempertanyakan Rumah Sakit Pratama Letwurung yang tak kunjung difungsikan dan Rumah Sakit Serwaru yang belum bisa didanai DAU.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan MBD, Marthen Rahakbauw, memaparkan data fasilitas kesehatan yang ada. “Kami memiliki satu RSUD di Tiakur, empat Puskesmas Rawat Inap, 28 puskesmas non-rawat inap, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya,” jelasnya.
Rahakbauw menambahkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan MBD tahun 2025 mencapai Rp160,8 miliar, terdiri dari DAU sebesar Rp101,3 miliar dan DAK Rp59,4 miliar. “Target prioritas kami adalah pembangunan puskesmas, rumah dinas, pengadaan tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan,” ujarnya.
Dari delapan kegiatan fisik dan pengadaan tahun 2024, enam di antaranya telah terealisasi. Namun pembangunan lanjutan Puskesmas Luang terkendala proses tender. “Kami juga menghadapi kendala rasionalisasi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terutama untuk perjalanan dinas yang dibiayai DAK,” pungkasnya. (PW. 19)
