TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dinilai memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPRD MBD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Komisi II DPRD, Kamis (13/2/2025).
“SD Negeri di Latalola Kecil, Pulau Masela, terancam menggelar pembelajaran di rumah warga karena kondisi bangunan yang rusak parah, SD di Kecamatan Wetang Pota Besar atap sekolah terlepas, Lap Komputer Di SD Keli Belum selesai, Sekolah SD di kecamatan Dawelor-Dawera Desa Letmasa dan Ilmarang, Watuwei, Wiratan Nurnyaman dan Welora itu butuh pagar dan Mobiler,” ungkap Ketua Komisi II DPRD MBD, Remon Amtu.
Kondisi serupa juga terjadi di SD Kecamatan Wetang Wasarili. Beberapa sekolah bahkan terpaksa menggelar pembelajaran dengan beralaskan tikar karena minimnya fasilitas. “Pemerintah terlalu fokus pada program Makan Bergizi Gratis, namun mengabaikan infrastruktur pendidikan,” tambah Amtu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MBD, Roberth Japeky, menjelaskan bahwa anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 211.321.681.259 telah mengalami rasionalisasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Kami telah melakukan pemotongan 50 persen untuk perjalanan dinas,” ujarnya.
Japeky mengakui kendala geografis menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan di MBD. Dengan 396 sekolah yang tersebar di berbagai pulau, pengelolaan pendidikan menjadi kompleks. “Kami hanya memiliki 47 PNS untuk mengatur ratusan sekolah,” jelasnya.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan, MBD memiliki 183 sekolah PAUD, 155 SD, dan 58 SMP dengan total 1.706 tenaga pengajar berstatus ASN. Sekretaris Komisi II, Hendrita Jermias, meminta transparansi data angka partisipasi sekolah dan jumlah siswa putus sekolah.
Persoalan lain yang mencuat adalah hak Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) lima guru SD Inpres Nuwewang yang belum dibayarkan. Anggota Fraksi Merah Putih, Roy Mesdila, juga menyoroti kasus pengambilan aset berupa rumah dinas kepala sekolah SMP Serwaru oleh mantan kepala sekolah.
Anggota Fraksi Cahaya Anton Lowatu, mengungkap adanya praktik guru yang bekerja di dua sekolah berbeda
“Kami menemukan sejumlah guru yang mengajar di dua sekolah sekaligus. Ini tentu berpengaruh pada kualitas pembelajaran,” kata Lowatu
Selain masalah rangkap jabatan, Lowatu juga menyoroti belum terealisasinya pengadaan mebeler di SD Tounwawan. “Hingga saat ini, sekolah masih kekurangan fasilitas dasar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,” tegasnya.
“Kami berharap kemitraan ini terus dibangun demi memajukan pendidikan di MBD,” tutup Amtu seraya menekankan pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan.
Untuk realisasi pembangunan fisik tahun 2024, mayoritas proyek telah rampung kecuali perpustakaan SD Kristen Tounwawan yang baru mencapai 40 persen dan laboratorium komputer SD Kristen Tomra yang progresnya 70 persen. (PW.19)
