GMNI Desak Evaluasi Kebijakan Trayek KM SaNus 87

 

TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Perubahan trayek KM Sabuk Nusantara 87 memicu keresahan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya warga Desa Kroing dan Luang. Kapal yang menjadi urat nadi transportasi laut di wilayah tersebut kini tidak lagi menyinggahi kedua pelabuhan strategis itu.

Ketua DPD GMNI Maluku, Alberthus Y. R. Pormes, mengkritik keras kebijakan tersebut. “Perubahan trayek terjadi secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat dan geografis gugus pulau di Maluku Barat Daya,” ujarnya kepada Pelopor melalui telpon selulernya, Selasa (14/1).

Pormes mengingatkan bahwa 88,4 persen wilayah MBD adalah lautan dengan gugusan pulau-pulau kecil. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengembalikan trayek awal.

GMNI mendesak Penjabat Gubernur Maluku untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Tuntutan ini muncul terkait dugaan kebijakan yang merugikan masyarakat di pulau-pulau kecil di wilayah tersebut.

“Kami menduga ada persekongkolan dalam pembuatan kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Pormes

Kami berharap Penjabat Gubernur Maluku segera menindaklanjuti persoalan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan warga di pulau-pulau kecil MBD. Kebijakan yang dibuat Dinas Perhubungan dinilai tidak memihak kepentingan masyarakat setempat.

“Evaluasi terhadap Kadis Perhubungan perlu dilakukan demi perbaikan layanan transportasi di wilayah Kabupaten MBD”tambahnya.

Senada dengan Pormes, Anggota DPRD Provinsi Maluku Yan Z. Noach menyoroti dampak serius dari perubahan trayek tersebut. “Hal ini berdampak besar bagi masyarakat kedua desa lantaran minim transportasi,” tegasnya.

Noach mengungkapkan telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang sedang berada di Jakarta, namun belum mendapat respons. “Saya telepon tidak diangkat, dan chat WhatsApp guna menyampaikan keresahan masyarakat belum juga dibalas,” jelasnya.

Politisi PDIP yang meraih suara terbanyak untuk daerah pemilihan KKT dan MBD ini mengungkapkan bahwa pada akhir tahun lalu, bersama Pemda Kabupaten MBD, ia mengusulkan penambahan Pos Pelabuhan Dawelor dan Pelabuhan Masapun Pulau Wetar. “Namun usulan itu tidak diakomodir, malahan terjadi pengurangan dua pos singgah yakni Kroing dan Luang,” ungkapnya.

Sebagai bentuk protes, Noach meminta KSOP Kelas I Ambon untuk tidak memberangkatkan kapal sampai ada perubahan trayek. “Saya menentang keras keputusan ini,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya karena KM Sabuk Nusantara 34 dalam trayek tahun 2025 juga tidak lagi menyinggahi Luang. “Ada masalah apa dengan Pulau Luang? Kadis Perhubungan Maluku harus segera menjelaskan semua ini,” tutupnya.(PW. 19)

Related posts