Ciamis, Jawa Barat – PW. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Ciamis, Ivan Abdul Jalal, mengutarakan kekecewaan atas belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2024. Hingga kini, dana yang seharusnya mendukung pembangunan desa-desa tersebut masih tertahan.
“Hal ini sangat meresahkan para kepala desa karena berdampak pada pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Ivan, yang juga Kepala Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, saat menyampaikan aspirasinya dalam audiensi dengan Komisi A DPRD Ciamis di Gedung DPRD Ciamis, Rabu (09/01/2025).
Selain ADD tahap II, Ivan menyoroti keterlambatan pencairan dana bantuan keuangan (Bankeu) yang juga menambah tekanan keuangan bagi desa. “Kami berharap ada kepastian dari pemerintah, bukan sekadar janji,” tegasnya. Ia menyebut bahwa pada rapat sebelumnya, Sekda Ciamis, Andang Firman, menjanjikan sisa 50% ADD akan segera dicairkan, namun hingga kini realisasinya belum terlihat.
Keterlambatan ini memaksa APDESI dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis mengadakan audiensi dengan DPRD untuk mencari solusi. “Kami ingin DPRD menjembatani komunikasi dengan pemerintah kabupaten agar ada kepastian soal pencairan dana ini,” tambah Ivan.
Menurutnya, ADD tahap II sangat penting untuk mendukung operasional desa, termasuk pembayaran tunjangan akhir masa jabatan perangkat desa, seleksi perangkat desa, hingga dana cadangan untuk Pilkades. “Sayang sekali jika dana ini tidak cair. Ini menyangkut kelancaran pemerintahan di desa,” kata Ivan.
Dalam kesempatan tersebut, Ivan menegaskan perlunya keputusan resmi dari pemerintah daerah agar desa dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik. “Kami butuh kepastian, bukan hanya janji informal,” ujarnya.
Pantauan media menunjukkan audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran APDESI, PPDI, Sekda Ciamis, kepala SKPD terkait, serta Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis. DPRD diharapkan mampu mendorong Pemkab Ciamis untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami tidak ingin janji tanpa kepastian. APDESI berharap hasil audiensi ini dapat segera memecahkan masalah,” tutup Ivan.
Tertundanya pencairan ADD tahap II menjadi ujian besar bagi Pemkab Ciamis dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong pembangunan di desa. Tindakan cepat dan konkrit dari pemerintah daerah sangat dinantikan.***
Jurnalis: FAI
