Tiakur, Pelopor Wiratama
Polemik yang berkembang di media sosial akhir-akhir ini terkait kondisi bangunan SMP Negeri 6 Ahanari di Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Daerah. Melalui akun resmi PMDA dan juga akun pribadi, pemerintah menegaskan bahwa sekolah tersebut dibangun atas dasar swadaya masyarakat setempat, bukan dari kelalaian pemerintah.
“Kami sudah mengklarifikasi kepada publik bahwa SMP Negeri 6 Ahanari berawal dari inisiatif swadaya murni masyarakat. Pada saat pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Maluku Barat Daya, Kepala Sekolah Pak Lambiombir bersama masyarakat setempat memprakarsai pembangunan gedung tersebut,” Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MBD. Roberth Japeky Bertempat di SD Negeri Tiakur, Senin, (23/9/2024).
Menurut penjelasan Japeky tersebut, kondisi bangunan yang diposting di media sosial merupakan hasil dari swadaya, sehingga masyarakat yang prihatin kemudian mempublikasikan kondisinya. Namun, ada bagian dari sekolah yang masih digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi tidak turut diposting.
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pendidikan juga menegaskan komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi sekolah tersebut. Pada tahun 2024, sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 360 juta untuk rehabilitasi empat ruang kelas yang menjadi sorotan publik. Proses pengerjaan proyek ini akan segera dimulai.
“Kontraktor yang menang tender, CV Andre Pratama, sudah kami hubungi untuk segera memulai pekerjaan. Kami harap polemik ini bisa segera diakhiri karena pemerintah daerah sangat serius membangun Maluku Barat Daya, termasuk SMP Negeri 6 Ahanari,” tambahnya.
Proyek rehabilitasi sekolah ini sudah menjadi bagian dari rencana Dinas Pendidikan sejak tahun 2023. Bahkan, proses penganggarannya sudah disetujui oleh DPRD, dan akan segera dilaksanakan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Dinas Pendidikan sudah menargetkan SMP Negeri 6 Ahanari dalam perencanaan sejak tahun lalu. Keputusan ini sudah final, dan pembangunan akan segera berjalan karena masuk dalam anggaran tahun 2024,” tutupnya.
Diharapkan masyarakat lebih memahami latar belakang pembangunan SMP Negeri 6 Ahanari dan tidak lagi memperdebatkan polemik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (PW. 19)
