Tiakur, Pelopor Wiratama – Program Tol Laut, yang diharapkan menjadi solusi distribusi barang di wilayah kepulauan, kembali terhenti. Akibatnya, pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terganggu, dengan pengiriman yang tertunda selama beberapa minggu terakhir.
Menurut informasi yang dihimpun oleh Pelopor Wiratama, kapal tol laut yang seharusnya rutin menghubungkan wilayah terpencil di Maluku, terpaksa berhenti berlayar karena kendala teknis. Hal ini berdampak pada masyarakat di pulau-pulau terpencil seperti Kisar, Wetar, Leti, dan Moa, yang harus menanggung beban harga barang yang melonjak akibat keterlambatan distribusi.
Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya kepada “Selama empat bulan, Tol Laut tidak berjalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat MBD sangat bergantung pada distribusi logistik dari program ini, dan ketika tidak berjalan, kami mengalami kekurangan bahan pokok. Di mana perhatian pemerintah pusat terhadap daerah kami?” ujarnya dengan tegas.
Pedagang tersebut juga mengkritisi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku yang dinilai kurang melakukan pengawasan.
“Selama ini, di mana pengawasan dari anggota DPRD Provinsi? Ini adalah tugas mereka untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, terutama untuk daerah 3T seperti MBD,” tambahnya.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Wonreli, Kisar, Kabupaten MBD, Mohamad Yahya, ketika dikonfirmasi pada Jumat (9/8), melalui selulernya mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait docking kapal tol laut. “Saya belum tahu sampai ke situ, belum dapat data atau infonya,” kata Yahya.
Yahya menjelaskan bahwa pelayanan Tol Laut akan kembali normal setelah proses docking selesai. Namun, hingga saat ini, informasi mengenai kapal pengganti masih belum jelas. “Sementara kami mencari kapal pengganti, tetapi kapal pengganti juga belum ada info yang jelas,” tambahnya.
Meski demikian, Yahya optimis bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sedang mencari solusi untuk menyediakan kapal pengganti. “Pemerintah pusat tetap memprioritaskan Maluku Barat Daya,” ujarnya.
Informasi yang diterima Yahya dari salah satu operator tol laut mengindikasikan bahwa kapal pengganti diperkirakan akan kembali beroperasi pada minggu ketiga bulan ini. “Jadi, barangnya sekitar tanggal dua puluhan sudah bisa diterima dari pelabuhan asal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Semuel S. F. Rupilu, dalam keterangannya pada Jumat (9/8) melalui Selulernya membenarkan bahwa saat ini program Tol Laut sementara tidak melayani wilayah Maluku Barat Daya karena kapal yang biasa melayani rute tersebut sedang naik dok untuk perbaikan.
Rupilu menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut (DIRLALA) terkait masalah ini. “DIRLALA sudah menyurati operator kapal untuk segera menyediakan kapal pengganti,” ungkap Rupilu.
Namun, ketika ditanya apakah kapal pengganti tersebut akan segera beroperasi di wilayah Maluku Barat Daya, Rupilu menjawab bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan DIRLALA. “Kami di Dinas Perhubungan hanya memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan DIRLALA dan Pemerintah Provinsi agar kapal pengganti dapat segera beroperasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rupilu menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten MBD akan terus mengawal proses ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. “Tol Laut harus tetap lancar beroperasi melaksanakan tugasnya sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menjangkau wilayah 3T dengan menyediakan kebutuhan umum masyarakat,” tutupnya.
Perwakilan Jkt Loyd Tol Laut, Asep Heryadi, saat dikonfirmasi Pelopor Wiratama Jumat (9/8) melalui selulernya menyampaikan perkembangan terkait operasional KM Kendhaga 5 yang dijadwalkan melayani Kabupaten MBD. Berdasarkan kontrak dengan Kementerian Perhubungan, kapal tersebut dioperasikan selama satu tahun dengan target enam kali trayek. Namun, hingga Juni 2024, kapal baru menyelesaikan dua trayek.
Operasional KM Kendhaga 5 terhenti karena kapal tersebut sedang menjalani proses docking, yang merupakan syarat wajib untuk memastikan kapal layak berlayar dan dapat beroperasi secara maksimal. Meski telah disiapkan kapal pengganti, kapal tersebut tidak dapat digunakan karena kerusakan pada kren.
Menurut Asep Heryadi, pengoperasian kapal ini menghadapi tantangan tambahan karena ketiadaan kren darat di Kabupaten MBD, yang membuat proses bongkar muat menjadi sulit. Selain itu, pengadaan spare part untuk kapal yang rusak memerlukan waktu lama karena harus diimpor dari Jerman.
Sebuah kapal pengganti telah disiapkan untuk beroperasi pada awal Juli 2024, namun kapal tersebut mengalami musibah kebakaran di perairan Laut Jawa pada akhir Juli 2024. Saat ini, pihaknya sedang dalam proses negosiasi untuk kapal pengganti ketiga, yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada bulan ini.
Asep Heryadi meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten MBD atas keterlambatan ini. Meski telah diupayakan secara maksimal, berbagai kendala teknis dan operasional di luar kendali menyebabkan penundaan dalam layanan. Ia berjanji bahwa operasional Tol Laut akan segera dilanjutkan setelah kapal pengganti siap beroperasi. (PW. 19)
