Pelopor Wiratama – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) mengundang seluruh awak media, terutama yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk memperkuat sinergitas dalam mengawal program dan penanganan hukum di kawasan MBD. Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Kejari MBD, Hery Somantri, saat acara silaturahmi PWI MBD di Kantor Kejari MBD, Tiakur, pada Senin (8/7/24).
“Kami yakin bahwa tanpa media, tanpa adanya publikasi, kami tidak ada apa-apanya. Kami, sebagai lembaga hukum, membutuhkan dukungan dari teman-teman media. Apalagi di Kabupaten MBD, media tergabung hanya pada satu organisasi pers yakni PWI. Ini mempermudah kami dalam membangun sinergitas,” ujar Somantri.
Selain itu, Somantri menekankan bahwa media memiliki peran besar dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta lembaga legislatif dan yudikatif. Media berfungsi untuk mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi.
“Dengan fungsi pengawasan dan publikasi dari teman-teman media, kami di daerah dapat lebih terpantau oleh pimpinan kami baik di tingkat provinsi maupun pusat. Tanpa media, mungkin kami tidak akan dikenal lebih intens oleh pimpinan,” katanya.
Somantri berharap penegakan hukum di Kabupaten MBD dapat berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. “Banyaknya penanganan perkara bukanlah prestasi yang baik, tetapi itu dapat menyadarkan masyarakat untuk menghindari tindak pidana. Jika sudah berhadapan dengan hukum, yang rugi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga dan nama baik daerah,” tegasnya.
Ditempat yang sama Plt Sekretaris PWI MBD, Vecky Kufla, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sambutan baik dari Kajari MBD beserta jajarannya yang terus membuka ruang bagi media untuk mendapatkan informasi terkait penanganan hukum dan program Kejari MBD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap jalinan kerjasama yang telah terbentuk dapat terus terjaga. Sehingga masyarakat menerima informasi yang akurat dan terpercaya, terutama dalam penanganan persoalan hukum. Ini penting agar tidak terjadi pembiasan informasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah,” kata Kufla.
Kufla juga berharap Kejari MBD tidak anti kritik dan dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. “Kami berharap dukungan Kejari dalam memberikan informasi kepada pers selalu terupdate, sehingga pers di Kabupaten MBD dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya,” tutupnya. (PW.19)
