MBD : Kegiatan Diklat 3 IN 1 (Three In One) pengelolaan produk pangan berbasis ikan yang diselenggarakan di Tiakur selama tuju hari dari tanggal 11 Agustus sampai 17 Agustus 2023.
Anggota Komisi VII DPR-RI dari fraksi PDIP Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, menjelaskan Diklat Three In One ini secara prinsip memuat tiga hal utama
Pertama, seluruh peserta diberikan bekal ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan pendidikan vokasi dengan trening yang berkualitas Nasional sehingga kapisitas dari peserta dapat miningkat secara signifikan dan apa yang mereka dapatkan juga bisa meningkatkan kualitas produk yang diusahakan.
Kedua, Diklat ini juga mendapatkan dua sertifikasi. Sertifikasi dari PDIP Makassar, dan Diklat sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
“Jadi dua sertifikasi ini sangat berharga sekali tidak semua trening bisa mendapatkan sertifikasi yang langsung dari Kementerian Perindustrian” Ujarnya.
Ketiga, penempatan tenaga kerja pada setiap industri sehingga dengan referensi sertifikasi yang mereka miliki kedepan dapat menjadi tiket dalam bekerja di perusahan-perusahan makanan.
Untuk kita yang ada Kabupaten Maluku Barat Daya terkhususnya sumber-sumber produksi dari sektor perikanan sangan besar tetapi, belum dimanfaatkan secara maksimal,”imbuhnya.
Lebih lanjut Barends mengajak masayarakat Maluku Barat Daya “Mari kita melakukan produk pangan sebagai pertambahan nilai misalnya tepung sagu, surimi, dan naget ikan. Karena,satu ikan saja bisa menghasilkan tepung dan berbagai jenis –jenis bahan makanan yang harganya sangat fantastis.
Dengan harapan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas idustri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya
Yang tadinya pengusaha mikro bisa terarah mengelola bahan pangan mereka melampawi skala ekenomi, artinya dilakukan mulai dari metodologi yang baik, pengelolaan, menjaga kualitasnya, performance, produksi, sampai dengan kemasan bisa di jual ke berbagai daerah yang harga yang sangan tinggi,”Ujar Anggota DPR – RI 2 priode tersebut.
Ditambahkan Mercy Chriesty Barends,di sisi lain kami juga ingin membangun kultur masing-masing orang untuk mengembangkan usaha dalam pendekatan bisnis secara baik, dari bisnis kecil menengah, dan bisnis besar atau idustri kecil, menengah dan besar di sektor perikanan terutama untuk pengelolaan produk ikan.
“Saya mengucapkan Terima kasih atas Dukungan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Ini adalah Program kolaborasi antara Komisi VII DPR – RI dengan Kementerian Perindustrian RI
Program-program kemasyarakatan ini mampu mendukung dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat dan juga memperkuat sektor pengembangan ekonomi di tingkat daerah.
“Kalau ini semua jalan usaha kecil ini dikelola dengan benar menggunakan metode, tatacara, kualitas yang benar saya pastikan Maluku Barat Daya akan melejit jauh dan mungkin bisa menjadi daerah percontohan bagi Kabupaten-Kabupaten perbatasan,”katanya.
Supaya di ketahui bahwa, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mempunyai delapan balai diklat yang tersebar diseluruh Indonesia yang bertanggung jawab untuk kawasan timur bertempatnya di Makassar.
Lebih lanjut Barends menegaskan Membangun Maluku tidak bisa dilihat dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti, di pusat Provinsi, Pusat Kabupaten/Kota ngga bisa,”Kata anggota DPR RI Komisi VII itu.
Karena kita terdiri dari 1241 Desa belum Kelurahan dan tersebar kurang lebih sekitar 1342 pulau jadi bisa bayangkan kalau tidak bekerja dengan gigih, mental tidak kuat, tidak ada spirit yang tinggi, kita akan terus berada dalam kemiskinan.
Bekerja seperti begini tidak bisa lagi dengan pola pendekatan lama bekerja dengan ego sektoral, bekerja dengan hegomoni Ambon Leasse kawasan Maluku Tenggara bagi saya itu tidak bisa,”katanya.
Maluku kita harus lihat satu Maluku secara keseluruhan kita kembangkan kawasan-kawasan perbatasan ini jika bisa kita kembangkan dan maju artinya Maluku akan bertumbuh dengan pesat karena disinilah pusat-pusat kemiskinan ekstrim.
Barends memastikan kawasan-kawasan yang miskin ekstrim ini bisa keluar dari kemiskinan inilah yang membuat Maluku terus ada dalam daftar Provinsi termiskin nomor empat di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus merubah tata cara kerja yang lama
Dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi cara kerja harus melampawi, melakukan terobosan,menembus batas-batas yang selama ini menjadi tantangan dan kendala kita bekerja secara efisien, efektif, serta tata kelola Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel demi dan untuk pembangunan pelayanan masyarakat.
Menyelesaikan kemiskinan di Maluku adalah tanggung jawab kita bersama, “harapnya.(EW19)
