“Hasil Feasibility Study (FS) yang kami lakukan menunjukkan Kabupaten Sidoarjo belum membutuhkan tambahan SMK Negeri. Apalagi saat ini masih banyak bangku kosong yang ada di SMK-SMK swasta.”
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Sidoarjo, Indra Wahyu Suliswanto yang ditemui usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi D di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (26/07/2023) siang tadi.
Dalam forum tersebut rombongan pengurus MKKS SMK Swasta Sidoarjo dan juga Forum Silaturahmi (Forsil) MWCNU se-Sidoarjo sepakat menolak rencana pendirian SMK Negeri di wilayah Kecamatan Prambon serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kecamatan Tulangan.
Lebih lanjut Indra mengatakan, semestinya pemerintah tidak buru-buru membangun unit-unit sekolah baru. “Kalau ada sekolah negeri yang dibangun, sudah bisa dipastikan sekolah swasta di sekitarnya tidak akan kebagian siswa,” tambahnya.
Meski begitu, Kepala SMK Krian 2 menampik tudingan yang menyebutkan penolakan ini dilakukan lantaran sekolah swasta takut bersaing akibat perbedaan kualitas dengan sekolah negeri. “Bukan begitu. Buktinya jumlah murid yang masuk di sekolah kami sudah sesuai dengan kapasitas yang tersedia,” akunya.
Justru sebaliknya, tambah Indra, adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) baik di level propinsi maupun kabupaten untuk memberikan pembinaan yang tepat pada pengelola sekolah-sekolah swasta agar mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas baik. Minimal setara dengan sekolah negeri.
Sementara itu Kepala Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi menjelaskan rencana pendirian SMK Negeri di Prambon tersebut merupakan kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas pendidikan formal.
Dijelaskannya, dalam konteks ini yang menjadi leading sektornya adalah Dikbud Propinsi. Sedangkan pihaknya sebatas mendukung saja. “Kita siapkan tanahnya, sedangkan yang membangun gedung serta sarana dan prasarana pendukungnya adalah Dikbud provinsi,” jelas Tirto.
Bangun Winarso (kanan) memperhatikan Kepala Dikbud Sidoarjo (berpeci) yang menyampaikan pandangannya di forum hearing tersebut.
Mantan Kepala Dinas Sosial itupun mencontohan, untuk pembangunan SMK di Sedati, pihaknya menyiapkan lahan yang luasannya sekitar 2 hektar. Sedangkan lahan untuk SMK Prambon masih dalam proses pengadaan.
Terkait keluhan MKKS SMK Swasta tadi, Tirto menantang mereka untuk berani berkompetisi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu MKKS juga tak perlu khawatir tidak kebagian siswa. “Meskipun sekolahnya berhimpitan, tapi kalau punya ciri khas, punya keunggulan, sudah pasti siswa akan datang sendiri,” tuturnya.
Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso berharap keberadaan sekolah negeri baru ini tidak sampai membunuh eksistensi sekolah-sekolah swasta yang sudah lebih dulu berdiri. Ia pun menyarankan agar lokasi SMK Negeri yang baru nanti tidak terlalu dekat dengan sekolah lain.
“Diskusi dan usulan seperti ini sangat penting. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama punya tujuan yang mulia, yakni mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.
Selain soal SMK Negeri di Prambon, forum tersebut juga membahas penolakan Forsil MWC NU se Sidoarjo terkait rencana pendirian MAN di Tulangan. Namun tuntutan itu dimentahkan Kepala Kemenag Sidoarjo, Arwani.
“Tidak ada rencana pembangunan MAN di Tulangan. Memang ada pengajuan dari salah satu MA disana untuk dijadikan MAN. Namun setelah dilakukan kajian, hasilnya tidak memenuhi syarat,” ucapnya tegas.(Znr/hans/pram)
