PW. MBD : Sejumlah Masyarakat Maluku Barat Daya melakukan Aksi Demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan Kantor DPRD MBD dini hari Senin, (13/02/2023).
Mencermati berbagai persoalan “Dugaan tindak pidana korupsi” Di Kabupaten Maluku Barat Daya yang mangkrak.
Sesuai dengan keterangan yang disampaikan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri MBD Hendry E. Tewernussa, SH, menjelaskan terkait laporan rumah sakit pratama Letwurung ini sebelumnya sudah kami dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Jakarta,
Secara berjenjang kami sudah bersurat ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menyelesaikan perkara ini.
Dalam keterangan Wakil Ketua dua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Wiliam. B. O. E Kahjoru, SH, menjelaskan DPRD tidak melakukan atau memberikan rekomendasi dalam bentuk dan wujud apapun itu sikap pimpinan DPRD.”Tegas Wakil Ketua dua
Sementara ditambahkan, Penanggung Jawab Demo Hendry Lekipera dalam keterangannya. Sesuai dengan pembangunan Gedung Gereja Kalwedo Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tahap satu dua Miliar sekian dan tahap dua sembilan Miliar rupiah tetapi yang direalisasikan Enam Miliar sekian menurut hemat kami terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Drs. Barnabas N. Orno, dalam hal ini Wakil Gubernur Maluku karena masa itu jabatan sebagai Bupati MBD maka program ini dilakukan.”Kata Lekipera.
Lekipera Berharap Kejaksaan Negeri Kab. MBD segera tuntaskan tuntutan kami ke KPK segera tuntaskan laporan yang telah kami sampaikan dan DPRD segera mengawal aspirasi ke ke lembaga Penegak Hukum sehingga lewat Aspirasi kami ini Enam Puskesmas kembali di fungsikan.
Ditambahkan Jordan Samloy Anggaran untuk pembangunan Enam Puskesmas itu mencapai Empat Puluh Miliar (40 M) lebih
Diambil dua puluh dua koma tujuh Miliar (22,7M)di pakai untuk pembangunan rumah sakit Pratama Letwurung dengan alasan untuk menjadi penyangga blok Masela. Tapi mirisnya Rumah Sakit Pratama Letwurung tidak berfungsi Sebab tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian.
Anggaran yang di tetapkan untuk pembangunan Rumah Sakit itu pada masa pemerintahan Drs. Barnabas N. Orno, dari tahun 2015. Usut tuntas kasus ini sampai tuntas tuntasnya”Tegas Samloy.
Harapan Jordan Samloy kiranya bisa menjadi pintu masuk adanya kelonggaran yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Enam Puskesmas ini untuk diberikan bantuan supaya enam Puskesmas ini bisa merasakan bantuan ini karena masyarakat sangat membutuhkan.
*Enos 19
